Home » Jakarta Pedestrian » Jokowi Launches Jakarta’s First Pedestrian Bridge With Escalator

Jokowi Launches Jakarta’s First Pedestrian Bridge With Escalator

SP/Deti Mega Purnamasari | March 06, 2013

TransJakarta passengers stand in line at the busway’s SMK 57 stop on Jalan Warung Jati Barat in South Jakarta as they wait for a service in this file photo. (JG Photo/Afriadi Hikmal) TransJakarta passengers stand in line at the busway’s SMK 57 stop on Jalan Warung Jati Barat in South Jakarta as they wait for a service in this file photo. (JG Photo/Afriadi Hikmal)

Normalaatsra
1:45pm Mar 6, 2013

Jakarta Governor Joko Widodo launched on Wednesday the first TransJakarta pedestrian bridge that has an escalator, but encountered some glitches.

The escalator, located at the Salemba Carolus bus stop in Jalan Salemba Raya, Central Jakarta, was built by The Capitol Group to replace the stairs.

It’s located only on one side of the bus stop, where a condominium owned by The Capital Group stands.

“[It’s] one example of public transportation infrastructure development in Jakarta,” Udar Pristono, head of Jakarta transportation agency, said at the launch.

He added that the government hoped such developments would encourage Jakarta’s residents to use public transportation.

After the launch, the governor tried to go up the escalator. But it stopped midway, forcing Joko to continue his way up manually.

After five minutes on the overpass, Joko used the stairs to go down because the escalator was still not functioning.

Senin, 30 April 2012 | 02:28:27 WIB

+++++++++++++++

Tata Kota
80 Persen Trotoar Disalahgunakan
80 Persen Trotoar Disalahgunakan

id.berita.yahoo.com

JAKARTA – Penegakan hukum terhadap penyalah guna jalur pejalan kaki dan pelaku parkir liar di DKI Jakarta belum optimal. Langkah Pemerintah DKI Jakarta yang menuntut lebih kesadaran disiplin para pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, dan penguna parkir liar dinilai tidak tepat.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, menilai inkonsistensi penegakan hukum dan ego sektoral antardinas merupakan kendala terbesar permasalahan transportasi di DKI Jakarta. “Ego sektoral dalam penegakan hukum itu ada di sejumlah dinas, yakni Dinas PU, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dishub. Persoalan ego sektoral ini harus diselesaikan oleh komandannya,” ujar Yayat dalam seminar “Jakarta Pedesterian Festival” di Jakarta, Minggu (29/4).

Yayat mencontohkan konflik ego sektoral SKPD menyebabkan parkir liar, PKL, dan tukang ojek masih bebas beroperasi di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin. Empat dinas, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol), dan Dinas Pertamanan, dinilai tidak sinergis dalam penegakan hukum.

Tidak idealnya lebar trotoar, menurut Yayat, membuat pejalan kaki harus berbagi dengan pedagang kaki lima (PKL) dan tukang ojek, bahkan pengendara motor yang saat ini “turut meramaikan” jalur tersebut. Tata ruang pembangunan DKI Jakarta menempatkan trotoar memiliki luas ideal di lokasi sepi pejalan kaki. “Disiplin masyarakat masih lemah. Masyarakat Singapura memiliki disiplin tinggi berawal dari penegakan hukum yang akhirnya menjadi budaya bagi mereka,” ujar dia.

DKI Jakarta juga dinilai saat ini kehilangan panutan, terutama para pejabat formalnya. Hampir tidak ada pemimpin komunitas pejalan kaki atau komunitas tertib berlalu lintas yang dipimpin langsung oleh pejabat formal itu. Selama ini, pemimpin informal, seperti LSM, aktivis, dan lembaga lain, menjadi garda terdepan, namun itu tidak dihiraukan oleh warga.

Ahmad Safrudin dari Koalisi Pejalan Kaki mengatakan kondisi trotoar di DKI Jakarta tidak ideal. Dalam kajiannya, terungkap 80 persen trotoar digunakan untuk kebutuhan lain. “Hanya 20 persen trotoar di Jakarta digunakan sepenuhnya untuk pejalan kaki, selebihnya berbagi dengan PKL, parkir liar, dan tukang ojek, bahkan pengendara motor. Butuh penegakan hukum juga dari kepolisian lalu lintas,” jelas dia.

Peserta seminar dari unsur PKL, Andi, 40 tahun, mengakui tindakannya berjualan di trotoar adalah pelanggaran. “Saya akui itu salah, tapi itu untuk memenuhi kebutuhan perut. Pada dasarnya PKL bisa diatur, asal Pemerintah DKI Jakarta mencari solusi dua permasalahan itu,” ujar dia.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Chaterina Suryowati, mengakui ego sektoral masih terjadi dalam penegakan hukum, terutama di trotoar yang padat dengan parkir liar, PKL, dan tukang ojek. “Ya, ego sektoral ada. Sebenarnya untuk pembuatan trotoar itu tanggung jawab kami dan PU, tapi untuk penegakan hukumnya ada di Satpol PP dan Dishub,” jelas dia.
frn/P-5

+++++++++++

Tingkat Disiplin Warga Jakarta Rendah
Suara Pembaruan Selasa, 30 November 2010 | 13:36

[JAKARTA] Kalangan wakil rakyat Jakarta melihat  tingkat kedisiplinan warga Jakarta masih rendah. Buktinya masih banyak rambu larangan yang tidak dindahkan warga seperti menyebrang jalan sembarangan, parkir di sembarang tempat dan tidak memanfaatkan keberadaan halte sebagai mana mestinya.

‘’Semerawutnya kondisi Ibu kota, ternyata tidak lepas dari masih rendahnya
tingkat disiplin warga. Dan ini harus segera mendapat perhatian semua
stake holders, ’’ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan saat  melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama komisi A lainnya terhadap pejalan  kaki, di sejumlah tempat di Ibu Kota, Selasa (30/11).

Dijelaskan Taufik, rendahnya tingkat disiplin warga  terutama para pejalan kaki,  disebabkan karena warga kurang memahami adanya payung hukum yakni Peraturan  Daerah (Perda) no 8 tahun 2007, yang diantaranya mengatur mengenai pejalan kaki  di wilayah DKI Jakarta.

Tidak hanya itu  dalam acara sidak ini, kalangan dewan pun mengajak masyarakat Jakarta agar turut serta dalam mentaati Perda tersebut, yang di dalamnya mengupas mengenai tata tertib  dan etika pejalan kaki dalam menyeberang jalan.

Dalam sidak tersebut, kalangan dewan menjelaskan  secara detail Perda No 8/2007 dan mengajak pejalan kaki agar bersama-sama  anggota dewan menyeberangi jalan pada tempatnya dan menunggu kendaraan di  halte yang memang dibuat atau difungsikan tempat pemberhentian kendaraan umum.

Anggota dewan dari Komisi A lainnya Lucky Sastrawijaya mengatakan untuk  memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat diperlukan sosialisasi Perda  secara gencar. Bentuknya dengan memasang stiker yang berkaitan dengan Perda no 8  tahun 2007. [M-16]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s