Home » Nata de Kota » Tata Kota Pengaruhi Kerentanan JIWA

Tata Kota Pengaruhi Kerentanan JIWA

Akibat pemerintah DKI Jakarta  selama 15 tahun terakhir dikendalikan oleh pimpinan yang koruptif ( rejim Sutiyosa dan Fauzi Bowo), warga Jakarta selain miskin juga ” sakit jiwa” .  Semoga dengan kepemimpinan Jokowi dan Ahok dapat memperbaiki keadaan.

Kompetisi Hidup Sangat Ketat

Jakarta, Kompas – Faktor di luar pelaku bisa memengaruhi tindak kekerasan seseorang. Lingkungan yang baik, penataan ruang yang sehat, dan adanya kepastian hukum bisa mengurangi potensi kekerasan. Walau demikian, kekerasan tetap bisa terjadi di lingkungan yang sehat sekalipun.

”Faktor di luar pelaku bisa mengurangi potensi kekerasan, tidak bisa menghilangkan sama sekali. Ada baiknya membangun lingkungan yang sehat, tata kota yang baik, dan memberi akses yang sama kepada semua warga,” kata Diana Papayungan, anggota Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Jakarta, Selasa (12/3), kepada Kompas.

Menurut Diana, sistem pendukung di luar pelaku kekerasan berperan penting. Karena itu, kasus kekerasan yang belakangan marak terjadi tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu pendekatan. ”Kekerasan sangat terkait dengan faktor biopsikososial seseorang. Artinya, selain faktor dari dalam dirinya, faktor luar juga berperan,” tutur Diana yang juga psikiater di Rumah Sakit Bunda Margonda, Depok.

Serupa dengan pandangan Diana, Nathanael Sumampouw, psikolog klinis forensik Universitas Indonesia, berpendapat, lingkungan sosial yang baik secara tidak langsung berdampak pada membaiknya kondisi psikologis individu. Individu yang sejahtera secara psikologis cenderung bertingkah laku adaptif, produktif, dan menghindari kekerasan.

Berangkat dari pandangan itu, aksesibilitas terhadap layanan publik menjadi faktor protektif tindak kekerasan. Melalui layanan publik yang prima, mereka yang rentan melakukan kekerasan bisa menjadi adaptif sebab mereka sering melihat contoh perilaku yang anti-kekerasan.

Peran pemerintah

Persoalan sosial itu tidak dapat dibiarkan tanpa intervensi pemerintah. Pengamat kesehatan jiwa dan psikososial, G Pandu Setiawan, berpendapat, pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menjaga keseimbangan jiwa warga.

”Ini bukan masalah penyediaan dokter jiwa, rumah sakit jiwa, atau masalah teknis lain. Namun, bagaimana membuat kebijakan publik yang berbasis pada upaya untuk menjaga kesehatan jiwa warganya,” katanya.

Menurut Pandu, harus ada perhitungan tepat atas kebutuhan masyarakat dan uji publik bagi setiap kebijakan. Program rumah susun atau kampung deret sudahkah ada penilaian dari sisi kesehatan jiwa?

Orang hidup tak sekadar butuh tempat tidur, tetapi juga ruang gerak, privasi, bersosialisasi, hingga sanitasi layak. Ini yang harus diperhitungkan secara tepat sebelum melaksanakan program pembangunan.

”Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memiliki common sense baik harusnya bisa menentukan kebijakan pro-kesehatan jiwa sehingga tingkat stres warga bisa ditekan,” katanya.

Di sisi lain, Pandu mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang baik hingga ke tingkat RT/RW. Filosofi kata ”rukun” sebaiknya dihidupkan kembali. Dalam kasus pelaku mutilasi BS di Jakarta Timur, aparat RT/RW sudah tahu perilaku buruk pelaku.

Akan tetapi, tidak ada tindakan antisipasi sebelumnya hingga Darna tewas dimutilasi. Padahal, sudah ada payung hukum yang memungkinkan tetangga atau pengurus wilayah aktif melaporkan setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kebijakan yang pro-kesehatan jiwa tidak akan mengatasi hingga ke akar permasalahan gangguan kejiwaan dalam masyarakat. Namun, setidaknya, selain bisa menurunkan depresi warga, juga akan mengurangi potensi gangguan penderita sakit jiwa yang keleleran di jalan ataupun tindakan sadis seperti pemerkosaan hingga pembunuhan.

Pandu mengatakan ada perkembangan mencengangkan, di kota besar hingga pelosok desa di Indonesia ditemukan orang yang terganggu jiwanya. Hasil Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 11,6 persen atau sekitar 19 juta orang di 33 provinsi di Indonesia mengalami gangguan mental emosional (depresi dan anxietas) dan 0,46 persen atau 1 juta orang mengalami gangguan jiwa berat (psikosis).

Kompetisi hidup

Tingginya angka depresi warga tidak lepas dari kompetisi hidup yang ketat. Hal itu terjadi seiring dengan perubahan kawasan berkembang menjadi perkotaan. ”Gejala ini juga terjadi di sekitar Jakarta yang awalnya area persawahan berubah menjadi permukiman kaum urban,” kata pengamat perkotaan Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang.

Jakarta seakan menjadi pusat persaingan hidup karena dianggap sebagai sumber penghidupan. Kondisi ini menarik warga dari kota lain dan pelosok desa datang dengan harapan meraih hidup yang lebih baik.

Psikolog Hamdi Muluk mengatakan, persaingan ketat dan keterbatasan pendidikan serta keterampilan memicu orang terjebak hidup sebagai pekerja kasar, bahkan penganggur. Mereka tinggal di permukiman padat karena tak mampu memfasilitasi diri sendiri untuk hidup di rumah layak yang cukup ruang dan menjaga kondisi kejiwaannya seimbang.(NEL/MZW/PUT/NDY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s