Home » SOAL BANJIR » Soal villa liar penyebab banjir di Bogor

Soal villa liar penyebab banjir di Bogor

JUM’AT, 15 MARET 2013 | 07:40 WIB

Hukum Pemilik Vila Liar, 10 Tahun Penjara

TEMPO.COBogor-–Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori, mengatakanpemilik vila liar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kecamatan Pamijahan, Bogor, bisa dipidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mereka terancam hukuman 10 tahun penjara.

Menurut dia, pemerintah akan meminta pemilik vila liar membongkar sendiri bangunan mereka. Bagi yang telah menyerahkan vila kepada pemerintah tapi tak membongkar sendiri, tetap akan diberikan sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun bui. “Kami tidak takut, karena itu kawasan konservasi,” kata Darori, Jumat 15 Maret 2013.

Dia melanjutkan, jika kelak semua vila liar sudah rata dengan tanah, pemerintah akan menutup akses jalan dan memutus aliran listrik di kawasan itu. “Kami jalan terus untuk membongkar vila-vila itu,” ujar Darori.

Rabu lalu, petugas gabungan dari Polisi Hutan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, dan Kepolisian Resor Bogor gagal membongkar 14 vila liar di kawasan Gunung Salak. Pembongkaran itu urung karena dihadang warga.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah agar tidak takut membongkar vila liar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. “Negara jangan sampai kalah oleh pemilik vila liar,” kata Koordinator Walhi Simpul Bogor, Depok, Puncak Cianjur, Eko Wiwid, kemarin.

Menurut dia, negara memiliki landasan hukum dan aparat yang mampu merobohkan tempat tetirah para artis dan pejabat itu. Agar tidak menimbulkan konflik, Eko menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada pemilik dan penjaga vila serta warga sekitar.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi, mengatakan pembongkaran vila di daerah Gunung Salak Endah adalah program Kementerian Kehutanan. “Kami hanya mendampingi petugas kementerian,” ujarnya. Polisi pamong praja, kata dia, tidak berwenang membongkar vila tersebut karena berdiri di area Taman Nasional, yang merupakan otoritas Kementerian. Apakah Anda setuju Vila liar di kawasan Puncak turut memperparah banjir jakarta? Simak di sini.

JUM’AT, 15 MARET 2013 | 04:51 WIB

Walhi: Aneh Negara Kalah Sama Pemilik Vila Liar

TEMPO.CO Bogor – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyayangkan gagalnya rencana pembongkaran 14 bangunan vila liar milik pejabat dan artis di Kawasan Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Pembongkaran batal setelah 250 petugas gabungan Polisi Pamong Praja, Polisi Hutan dan Kepolisian Resor Bogor dihadang ratusan warga setempat.

“Rakyat menghadang itu pasti ada alasannya. Tapi aneh juga, kalau negara bisa kalah sama pemilik vila liar,” ujar Eko Wiwid, Koordinator Walhi Simpul Bogor, Depok, Puncak Cianjur saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 14 Maret 2013. “Negara punya perangkat hukum, termasuk petugasnya ”

Namun demikian, Walhi tetap memberi apresiasi kepada Kementrian Kehutanan yang dibantu Pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor untuk bertindak tegas membongkar tetirah liar milik penggede itu. Apalagi, kebijakan mengeksekusi bangunan di areal Taman Nasional tersebut untuk menyelamatkan lingkungan.

Menurut Eko, pembongkaran seharusnya bisa dilakukan jika pemerintah tidak tergesa-gesa. Sebab, merobohkan vila tersebut juga bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, sosialisasi yang baik kepada pemilik vila mutlak diperlukan. “Sehingga masyarakat menerima program pemerintah, termasuk rencana pembongkaran,” kata dia.

Warga dan pemilik vila, Eko mengatakan, mampunyai alasan menolak pembongkaran. Pemerintah harus memperhatikan realitas sosial. Warga harus juga dilibatkan dalam agenda penyelamatan lingkungan. “Sosialisasi penting. Karena ada warga berkepentingan dengan keberadaan vila itu.”

Menjawab rencana Kemenhut menyerahkan pembongkaran kepada pemilik vila, Walhi menilai itu langkah keliru. Sebab, wacana pemilik vila membongkar bangunannya sendiri sudah sejak lama, sekitar tahun 2005. “Itu lucu kalau menyerahkan. Kapan jadinya dibongkar?,” Eko menegaskan.

Sebelumnya, Kemenhut dibantu Pol PP Kabupaten Bogor dan Polisi membatalkan rencana pembongkaran sebanyak 14 vila di Gunung Salak Endah, Senin, 13 Maret 2013. Petugas dihadang ratusan warga dan pemilik vila yang menolak dibongkar. Bahkan, Ahmad Albar, salah satu pemilik vila di hadapan kerumunan massa sempat berorasi menolak bangunan vilanya dirobohkan.

Orasi rocker gaek ini sempat membuat panas situasi. Bahkan, massa sempat menyalahkan media yang menulis keberadaan vila di kawasan tersebut. Sebab, mereka menuding rencana pembongkaran gara-gara pemberitaan media.

ARIHTA U SURBAKTI

SENIN, 04 MARET 2013 | 16:08 WIB

Kepala Desa ‘Diteror’ Pemilik Vila Liar

TEMPO.COBogor – Vila liar terus tumbuh di kawasan Puncak. Salah satu titik paling menonjol adalah Bukit Citamiang di Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor. Para pemilik vila di area konservasi itu adalah para pesohor negeri ini, seperti para purnawirawan jenderal, mantan menteri, dan pengusaha.

Hal ini terungkap dalam laporan investigasi majalah Tempo edisi 4 Maret 2013. Nama-nama besar itu seperti Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purnawirawan) Djaja Suparman, mantan wakil KSAD Letjen TNI (Purnawirawan) Suryadi, dan mantan Panglima Kodam Udayana Letjen TNI (Purnawirawan) H.B.L Mantiri. Juga ada Oetojo Oesman, Menteri Kehakiman di masa Orde Baru, dan King Yuwono, pemilik King Plaza.

Menurut Kepala Desa Tugu Utara Jajat Soedrajat, mereka memiliki vila ini sudah lama, sejak bangunan itu didirikan. Status kepemilikannya pun belum berganti hingga kini. Hal ini sesuai dengan investigasi awal yang dilakukan Tempo pada Mei 2007.

Akbat pemberitaan waktu itu, Jajat banyak dihubungi oleh para pemilik vila liar tersebut. Ada yang memberi saran, ada pula yang menekan. “Pak lurah, hati-hati menuduh,” kata Jajat, menirukan ucapan si penelepon, dua pekan lalu.

Menurut Jajat, sebagian besar penelepon atau orang yang menghubungi adalah ajudan atau tangan kanan pemilik bungalo mewah tadi. Ada juga dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Mereka keberatan dengan pernyataan Jajat yang mengungkap identitas para pemilik vila. “Ya, itu sudah risiko jabatan. Mereka menelepon mungkin merasa atau tidak merasa bahwa dirinya disebut-sebut mempunyai kekayaan di sini,” kata Jajat.

Wiranto membantah kabar kepemilikan vila ini. Menurut dia, lahan yang dibelinya pada 2005 telah dijual setahun kemudian. “Sudah saya alihkan kepemilikannya,” kata Wiranto, akhir pekan lalu.

TIM INVESTIGASI

SENIN, 04 MARET 2013 | 14:59 WIB

Vila Ilegal Zarkasih Tak Punya IMB

TEMPO.COBogor – Bangunan dengan dua lantai itu tampak paling mencolok di atara bangunan lain di Desa Gunung Sari, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bukan hanya karena kemegahan dan luas halamannya, warnanya juga khas. Pagar, tembok bangunan, genteng, bahkan bunga-bunga di taman berwana merah jambu. “Nyentrik ya? Itu milik Pak Zarkasih Nur,” kata Pendy, salah satu warga Gunung Sari, awal pekan lalu.

Tepat di seberang jalan depan vila pink itu terdapat sebuah papan pengumuman besar bertulis “Lengkapi Bangunan Anda dengan IMB”. Pemasangnya adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. Semula Tempo menduga bangunan milik mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah itu memiliki IMB. Namun, Kasie Trantib Kecamatan Pamijahan, Iwan Darmawan, mengatakan vila-vila di area Lokapurna Desa Gunung Sari, termasuk milik Zarkasih Nur, ilegal. “Tidak dilengkapi IMB,” kata Iwan.

Di sana Zarkasih tidak hanya punya satu vila. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, ia memiliki lima unit vila di empat tempat terpisah. Total seluruh lahannya mencapai 7,9 hektare. Pendy membenarkan. Menurutnya, Zarkasih memiliki sejumlah vila lain dan semuanya memiliki ciri serupa: warna pink. “Pokoknya semua yang pink di sini milik Pak Zarkasih Nur.”

Pada 2010, Zarkasih bersama sejumlah pemilik vila lain, termasuk Ahmad Albar, Rizal Mallarangeng, dan Harry Capri rame-rame menyerahkan lahan dan bangunan mereka ke pemerintah. Kala itu, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan akan merobohkan vila dan mengembalikannya ke fungsi semula sebagai area konservasi air dan tanah. Namun, hingga sekarang, vila tersebut masih tegak berdiri, terawat, dan tetap dihuni.

Tim investigasi majalah Tempo edisi Senin, 4 Maret 2013, menemukan ratusan vila berdiri di zona inti Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Keberadaan ratusan vila di area konservasi hulu Sungai Cisadane ini ditengarai sebagai salah satu penyebab banjir yang merendam Jakarta dan sekitarnya pada Januari lalu.

 

++++++++++++++++

SENIN, 04 MARET 2013 | 06:01 WIB

Ketika Resapan Cisadane Kian Menganga

TEMPO.COJakarta–Gunung  Sari cuma secuil kecil contoh lahan di Daerah Aliran Sungai Cisadane yang kini mulai menganga akibat salah urus dan pemerintah yang tak tegas atas aturan yang dibuat sendiri. Menurut data yang disusun Balai Pengelola DAS Citarum-Ciliwung dan Institut Pertanian Bogor, dari 154,6 ribu hektare DAS Cisadane, hingga tahun lalu 27,1 hektare telah berubah menjadi bangunan. Tak ada DAS lain di Indonesia yang menandingi cepatnya alih fungsi lahan di daerah ini.

Majalah Tempo edisi Senin,4 Maret 2013menurunkan kondisi kritis daerah hulu sungai yang mengalir ke Jakarta. Di kawasan Taman Nasional seluas 113 ribu hektare itu juga ada pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Chevron Geothermal Ltd di area hutan seluas 273,6 hektare. Ada pula tambang emas milik Aneka Tambang di daerah Gunung Pongkor. Di luar itu, ada ratusan penambang emas tanpa izin dan perambah liar. “Kalau kami hitung, sekitar 27 persen lahan Taman Nasional saat ini sudah kritis,” kata Agus Priambudi.

Ini belum termasuk alih lahan di luar Taman Nasional yang sebagian merupakan tanah garapan Perhutani. Misalnya di Desa Gunung Bundar ada vila dua lantai bertembok kayu dan bambu di lereng dengan kemiringan lebih dari 25 derajat. Warga sekitar menyebut itu vila Iwan Sulanjana.

Kepada Tempo, mantan Panglima Daerah Militer III Siliwangi ini mengatakan membeli tanah seluas dua hektare itu pada 1998. “Tapi itu bukan bagian dari Taman Nasional. Biasa digunakan untuk pertemuan pertanian,” ucapnya.

Sebelum Lokapurna, di Kecamatan Tamansari–pada ketinggian sekitar 600 meter di lereng Gunung Salak–ada lahan bekas tebangan yang hendak dijadikan perumahan TNI-Polri-pegawai negeri sipil. Proyek ini merupakan kerja sama Yayasan Kartika Eka Paksi, PT Sahara Multi Hijau, dan PT Prima Mustika Candra. Sekretaris Kecamatan Tamansari Eman mengatakan tanah seluas 150 hektare yang dulu diperjualbelikan warga secara ilegal itu telah menjadi milik PT Sahara. “Sudah dibebaskan,” ujarnya.

Manajer Perencanaan PT Sahara Wendi Kusdinar, yang berkantor di dekat lokasi tersebut, mengatakan mereka juga telah mengantongi izin prinsip Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk membangun permukiman dengan konsep agrowisata.  “Nanti 40 persen bangunan, 60 persen lahan terbuka,” katanya. Kini mereka menunggu hasil analisis dampak lingkungan. Selengkapnya baca Majalah Tempo edisi hari ini.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s