Home » Kualitas Transportasi Publik » Tarif Terjangkau Cegah Orang Pakai Kendaraan Pribadi

Tarif Terjangkau Cegah Orang Pakai Kendaraan Pribadi

PERKERETAAPIAN

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemerintah akhirnya menunda penghapusan KRL ekonomi yang akan dilakukan PT Kereta Api Indonesia setelah munculnya sejumlah aksi demonstrasi dan gugatan publik atas kebijakan tersebut. Penundaan itu dilakukan hingga Juli 2013.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana memberikan subsidi hanya kepada pengguna kereta rel listrik berdaya beli rendah menunjukkan ketidak berpihakan pemerintah dalam memajukan perkeretaapian. Opsi yang ditawarkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dinilai diskriminatif dan tidak mendidik. Pemerintah sebaiknya menurunkan tarif angkutan massal sehingga lebih diminati masyarakat pemakai kendaraan pribadi.

Pilihan lainnya membentuk unit usaha khusus pengelola kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Demikian diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penumpang Kereta Api Anthony Ladjar, pengamat perkeretaapian Djoko Setijowarno, dan Direktur Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Jumat (29/3). Tiket bersubsidi itu membedakan antara penumpang kaya dan miskin. Ada potensi untuk diselewengkan seperti program bantuan langsung tunai.

Juga akan muncul joki demi mendapatkan tiket khusus itu dengan imbalan uang. ”Pemerintah hingga sekarang belum punya kebijakan politik di bidang perkeretaapian. Masih fokus pada kebijakan jalan raya. Akibatnya, keputusan penting seperti subsidi bagi penumpang berdaya beli rendah diserahkan kepada Ditjen KA yang kewenangannya terbatas. Padahal, kebijakan itu butuh kerja sama dengan instansi lain,” kata Djoko.

Darmaningtyas menambahkan, kalau alasan PT Kereta Api Indonesia menghentikan operasional KRL ekonomi karena gerbong dan lokomotif KRL sudah terlalu tua dan sering mogok, solusinya adalah pemerintah perlu membeli KRL ekonomi baru yang lebih andal. Opsi lain, menurut Darmaningtyas, justru lebih baik jika pemerintah membuat unit usaha khusus yang mengelola KRL ekonomi. PT KAI di bawah BUMN tetap mengoperasikan kereta api komersial untuk tujuan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Subsidi semua Namun, Djoko dan Darmaningtyas menegaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi untuk semua jenis angkutan umum massal, termasuk KRL. Dengan adanya subsidi, tarif angkutan umum massal seperti KRL tetap akan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pihak operator bisa menjalankan moda transportasi sesuai standar pelayanan, yaitu menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang tanpa membedakan orang miskin atau kaya. ”Saya juga lebih setuju semua disubsidi,” kata Anthony. Ia mengatakan, KRL ekonomi bertarif Rp 1.500-Rp 2.000 boleh dihapus. Namun, dapat diganti dengan KRL commuter line bertarif Rp 8.500-Rp 9.000 yang disubsidi sehingga tarifnya menjadi serupa dengan KRL ekonomi. ”Tarif KRL ekonomi di Jabodetabek idealnya Rp 3.000-Rp 4.000 per orang. Dengan catatan public service obligation dari pemerintah dibayarkan penuh dan diberikan di depan,” kata Darmaningtyas. Anthony mencontohkan, pemerintah pernah menyubsidi KRL ekonomi Tangerang-Jakarta. KRL ini dihapus sejak Agustus 2012. Saat beroperasi dan belum disubsidi, tarifnya Rp 7.300 per orang.

Subsidi semua

Namun, setelah disubsidi, tarifnya cuma Rp 1.000. Pemerintah pernah berani menyubsidi Rp 6.300. Keberanian yang sama dituntut dalam hal penurunan tarif KRL commuter line. Anthony mengingatkan, kebijakan angkutan massal jangan berdasarkan pada kemampuan penumpang membayar. Namun, bagaimana pemerintah membuat masyarakat lebih senang memakai angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akan menurun. Subsidi BBM tidak lagi diperlukan kecuali untuk armada angkutan umum, antara lain bus, minibus, dan angkutan kota.

Koordinator Aksi Forum Aliansi Rakyat Bersatu Pengguna Kereta Api Ekonomi dan Commuter Line Indonesia Bersatu Leonardus N Abi mengharapkan KRL bertarif murah tetap dipertahankan. ”Amat penting bagi kami yang tidak berpenghasilan tinggi,” k a t a ny a . Leonardus mengatakan, angkutan massal bertarif murah merupakan hak warga negara. Sebaiknya, pengeluaran transportasi tidak lebih dari 10 persen dari pendapatan setara upah minimum regional. Apabila biaya transportasi kecil, masyarakat bisa didorong menambah pengeluaran untuk membeli bahan makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan. Kualitas hidup menjadi lebih baik. (BRO/NEL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s