Home » Kualitas Perumahan » RUMAH SUSUN Serba Simpang Siur

RUMAH SUSUN Serba Simpang Siur

 

Serba Simpang Siur

Memasuki triwulan II-2013, penyediaan rumah susun bersubsidi masih tersendat. Ini berarti sudah tigatahun lamanya program rumah susun bagi masyarakat menengah bawah di perkotaan tak berjalan mulus, di tengah laju kekurangan rumah rakyat yang terus meningkat.

DKI Jakarta dan sekitarnya punya peran penting dalam pemenuhan program rumah susun, mengingat 60 persen kebutuhan rumah susun di perkotaan berada di Jakarta. Ibu kota negara ini semakin gencar dengan proyek-proyek baru apartemen mewah. Hunian mewah bertebaran di lokasi premium, dekat dengan perkantoran dan akses transportasi publik.

Namun, di tengah gemerlap pertumbuhan pasar properti, gaung penyediaan rumah susun terus meredup. Properti segmen menengah atas dengan harga di atas Rp 1 miliar per unit menjadi instrumen primadona investasi dengan harga yang melonjak dua-tiga kali lipat dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Sayangnya, hanya segelintir orang yang menikmati.

Di tingkat nasional, kekurangan rumah rakyat mencapai 15 juta unit. Pasokan rumah tak mampu mengejar laju kebutuhan rumah. Akibatnya, muncul rumah liar dan rumah tumpangan di bantaran sungai hingga kolong jembatan.

Penyediaan rumah rakyat di perkotaan ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Di Singapura, hampir 99 persen penduduk bisa menghuni rumah susun yang dekat dengan akses transportasi publik. Keberpihakan pemerintah dengan membentuk badan pembangunan perumahan (HDB) fokus merumahkan rakyat pada bangunan vertikal di lokasi-lokasi yang strategis.

Sebaliknya, di Indonesia, pembentukan badan pelaksana rumah susun yang diamanatkan oleh Undang-Undang Rumah Susun hingga kini jalan di tempat. Padahal, keberadaan badan ini diharapkan bisa meniru kisah sukses penyediaan perumahan rakyat di sejumlah negara.

Harga rumah tidak pernah menunggu kenaikan daya beli masyarakat. Harga terus naik mengikuti lahan yang semakin terbatas dan banyaknya spekulasi lahan. Ketidakmampuan pemerintah menjalankan program penyediaan rumah susun di perkotaan dengan harga yang layak dan terjangkau kian memperlebar jurang pemilikan rumah antara masyarakat menengah atas dan bawah.

Sudah saatnya pemerintah fokus menghidupkan kembali program rumah susun bersubsidi yang terintegrasi dengan sarana transportasi publik, seperti jalur transjakarta, kereta api, ataupun monorel. Keberpihakan pemerintah daerah perlu dengan mengalokasikan lahan bagi kebutuhan perumahan masyarakat. Hanya pemerintah yang berwenang mengatur peruntukan lahan. Oleh karena itu, perlu ada garis demarkasi antara izin lahan rumah bagi masyarakat menengah atas dan masyarakat menengah bawah.

Stagnasi rumah susun bersubsidi di DKI Jakarta adalah tantangan bagi Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan terobosan terkait aturan dan insentif yang menghidupkan kembali program rumah susun bersubsidi. Pengembang meminta agar koefisien lantai bangunan (KLB) dikembalikan dari 3,5 menjadi 6. KLB 6 pernah berlaku pada masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan dihentikan pada masa Gubernur Fauzi Bowo. KLB 6 bermakna luas seluruh lantai bangunan adalah 6 kali luas perpetakan. Dengan demikian, apabila luas lahan 10.000 meter persegi, lantai bangunan dimungkinkan mencapai 60.000 meter persegi.

Insentif itu perlu diimbangi dengan sanksi bagi pengembang rumah bersubsidi yang memasarkan rumah kepada konsumen yang tidak berhak. Demikian pula sanksi bagi konsumen yang tidak berhak. Konsumen yang berhak di antaranya berpenghasilan maksimal Rp 5,5 juta per bulan dan belum pernah memiliki rumah.

Paradigma masyarakat menengah bawah dengan pendapatan sangat terbatas selayaknya mendapat hunian di pinggiran kota atau jauh di pelosok harus diakhiri. Jarak tempuh yang terlalu jauh ke lokasi kerja telah membuat masyarakat menengah bawah menghabiskan biaya transportasi hingga 70 persendari upah bulanan. Sangat tak sehat bagi mereka.

Rumah vertikal adalah jawaban untuk merumahkan rakyat di perkotaan. Program 1.000 Menara Rumah Susun yang dicanangkan pemerintah sejak 2007 membutuhkan pembuktian. Masih ada satu tahun bagi Kabinet Indonesia Bersatu II. Ketidakberdayaan pemerintah mewujudkan program rumah susun adalah kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar merumahkan rakyat. (BM Lukita Grahadyarini)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s