Home » KUALITAS BIROKRASI » Megaproyek Disinyalir Molor

Megaproyek Disinyalir Molor

Pak Jokowi, jangan menyerah sama urusan yang bertele tele.. ini. Memang birokrasi politik Pemprov DKI sepertinya sudah dirancang untuk membuat semua hal menjadi lambat.. Lihat saja membuat kanal Banjir Kanal Timur / Banjir Kanal Barat memerlukan waktu hampir  40 tahun.. dan MASIH Belum TUNTAS…

 

Selasa, 30 April 2013

DPRD Meminta Penjelasan Lebih Detail

Jakarta, Kompas – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (29/4), mengisyaratkan sejumlah megaproyek untuk mengatasi kemacetan dan banjir bakal mundur. Jokowi menyayangkan keruwetan regulasi dan birokrasi yang harus ditempuh untuk melanjutkan megaproyek tersebut.

Kemarin, Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta. Seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan, dewan mempertanyakan empat megaproyek, yaitu pembangunan monorel, transportasi cepat massal (MRT), terowongan multifungsi, dan tembok laut raksasa.

”MRT harus ada persetujuan dewan lagi, monorel harus ada persetujuan dewan lagi, terowongan juga, tembok laut raksasa juga. Jangan tanya saya kenapa, saya juga enggak tahu. Tetapi, itulah regulasinya,” kata Jokowi.

Ditanya mengapa perlu persetujuan lagi dari dewan untuk proyek MRT dan monorel yang sudah mendapat persetujuan dewan, Jokowi mengatakan tidak tahu-menahu. Ketika ditanya berapa lama proses persetujuan, Jokowi juga mengatakan tidak tahu.

”Kalau memang persetujuannya cepat, ya tidak menghambat. Kalau lambat, ya menghambat,” ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan tidak merasa keberatan dengan permintaan dewan. Namun, dengan adanya permintaan persetujuan itu, Jokowi menilai proyek-proyek itu bakal mundur dari jadwal semula.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan akan meluncurkan dimulainya proyek MRT pada pekan ini. Peluncuran ditandai dengan pengumuman pemenang lelang tiga paket konstruksi bawah tanah untuk jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

”Kalau regulasi memungkinkan untuk peluncuran, ya kita luncurkan (pekan ini). Kalau enggak, lalu kapan? 24 tahun lagi?” ujar Jokowi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, masih ada hal yang belum jelas terkait empat megaproyek tersebut. ”Soal terowongan multifungsi, monorel, belum jelas. Nanti kami akan adakan rapat pimpinan. Keputusan akan disampaikan kepada eksekutif,” katanya.

Penjelasan lebih dalam

Ketua Badan Legislasi Daerah Triwisaksana menjelaskan, dewan tidak meminta persetujuan lagi, tetapi meminta penjelasan lebih dalam karena empat megaproyek itu akan dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

”Kan sudah disetujui, jadi kami tidak meminta persetujuan lagi. Tiga megaproyek, yaitu MRT, monorel, dan tembok laut raksasa, sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Tinggal terowongan multifungsi yang belum terncantum dalam RPJPD,” kata Triwisaksana.

Meskipun belum tercantum dalam RPJPD, secara prinsip dewan telah menyetujui pembangunan terowongan multifungsi. Alasannya, dewan memahami perlunya terobosan untuk mengatasi banjir Jakarta.

Terkait penjelasan lebih dalam yang diminta dewan, Triwisaksana mengatakan, penjelasan diperlukan karena proyek itu menelan biaya sangat besar sehingga perlu kesiapan yang lebih matang. Dewan berpandangan, ada beberapa hal terkait monorel dan MRT yang masih memerlukan penjelasan.

Terkait dengan monorel, misalnya, dewan menilai kemampuan pendanaan PT Jakarta Monorail belum jelas. Dewan tidak menghendaki kesempatan kedua yang diberikan kepada perusahaan itu kembali berhenti di tengah jalan seperti sebelumnya.

”Soal MRT, persetujuan hibah dari gubernur dan perubahan rekomendasi untuk skema baru pembagian beban pengembalian pinjaman belum ada. Selain itu, pembagian tugas antara PT MRT Jakarta dan Pemprov DKI juga belum jelas. Integrasi antara PT MRT dan PT KAI juga belum jelas,” ujar Triwisaksana.

Rencananya, dewan akan menggelar rapat paripurna pada Selasa ini untuk membahas empat megaproyek tersebut.

Menanggapi dinamika Pemprov-DPRD tersebut, pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, berpendapat, banyak tanda tanya besar yang melingkupi proyek-proyek transportasi. Ada tarik-menarik antarpemangku kepentingan yang mengakibatkan proyek tertunda-tunda.

”Sepertinya Pak Jokowi tidak didukung informasi yang lengkap sehingga setiap akan melangkah selalu ada yang mengganjal. Tidak ada tim penjamin yang mendukung gubernur agar berani melangkah,” kata Yayat.

Gubernur, lanjut Yayat, kini harus berani memberikan kepastian kepada warga bahwa proyek siap dimulai pada waktu yang jelas. Dengan demikian, gubernur tidak dianggap terus berwacana.

”Kalau (proyek transportasi) makin molor, jalan akan semakin padat, bahan bakar juga bakal naik. Makin berat kerja pemerintah,” ujarnya. (FRO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s