Home » Kualitas Perumahan » Basuki Janji Sikat Habis Mafia Penghambat Relokasi

Basuki Janji Sikat Habis Mafia Penghambat Relokasi

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Sabtu, 11 Mei 2013 | 20:16 WIB
Dibaca: 41285
|
Share:
Basuki Janji Sikat Habis Mafia Penghambat Relokasi Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi kantor Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/5/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya sekelompok orang yang melarang warga bantaran untuk pindah atau relokasi ke rumah susun (rusun), termasuk rusun Marunda, Jakarta Utara. Para mafia itu memiliki pekerjaan dengan “bermain” tanah negara agar mendapat uang kerohiman atau uang ganti rugi.

“Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang mencari uang dengan main-main tanah, supaya mendapat kerohiman, kerohiman, dan kerohiman. Itu bajingan namanya kalau ambil uang rakyat terus,” tegas Basuki, di Mall Ciputra Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengambil jalan keluar dengan menyiapkan rumah susun (rusun) yang banyak. Misalnya saja, di Marunda, Pemprov DKI telah memplot 700 hektar. Dari angka itu, 400 hektar diperuntukkan untuk rusun.

Di samping itu, Basuki menyadari jika warga relokasi membutuhkan pemukiman yang dekat dengan tempat mereka bekerja atau mencari uang. Sehingga di beberapa rusun, juga akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Kedekatan lokasi itu juga untuk menghindari warga yang berbondong-bondong menggunakan bus dan dapat menimbulkan kemacetan baru.

Kemudian, apabila masih ada warga bantaran yang bersikukuh meminta pembagian lahan di tanah negara, dan seolah-olah berada di pihak yang benar, Basuki tak segan-segan untuk terus memaksa warga itu untuk pindah ke rusun dan tetap menggusur bangunan mereka. “Jadi, kalau anda ngotot bikin bangunan di tanah negara, begitu saya bongkar, malah minta ganti rugi hitung per meter, ini darimana asalnya? Makanya, Jakarta jadi rusak karena kita enggak ada toleransi,” tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Terlebih jika warga enggan membayar uang sewa rusun, misalnya Rp 5.000 per hari, namun warga mampu membeli pulsa Rp 50.000 per minggu, ia menilai hal itu sama saja dengan perilaku tidak tahu berterima kasih. “Apalagi kalau kamu merokok, kurang ajar kamu. Merokok itu Rp 15.000 satu bungkus. Yang pasti kejadian mafia rusun ini tidak cuma di Marunda. Semuanya sama dan mau kita sikat habis,” ujar Basuki.

Editor :

Erlangga Djumen

Leave a comment