Home » Kualitas Air dan sungai » 2022, Jakarta Diprediksi Utang Rp 18,2 Triliun Terkait Air

2022, Jakarta Diprediksi Utang Rp 18,2 Triliun Terkait Air

SELASA, 04 JUNI 2013 | 14:37 WIB

2022, Jakarta Diprediksi Utang Rp 18,2 Triliun Terkait Air

TEMPO/Novi Kartika

TEMPO.COJakarta – Pada 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprediksi berutang Rp 18,2 triliun pada pihak swasta terkait air. “Akibat pembayaran yang tak lazim pada pihak swasta,” ujar aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun di kantornya, Selasa, 4 Juni 2013.

Swasta dinilai mematok keuntungan tinggi, sehingga membuat pemerintah terus menumpuk utang untuk menutupi kewajiban pembayaran tersebut. Kewajiban pemerintah adalah menombok biaya penggunaan air oleh masyarakat yang tak bisa naik tiap semester, tapi imbalan pihak swasta terus menerus naik.

Besar keuntungan perusahaan air swasta seperti PT Palyja dan PT Aetra mencapai 22 persen. Angka ini di atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan 10 persen. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) pun memberi rekomendasi hanya 14 persen.

Saat ini menurut Tama, sejak pengelolaan air pipa di Jakarta dikelola swasta sejak 1997, pemerintah sudah berutang Rp 537 miliar. “Simulasinya dengan beban pembayaran pemerintah pada swasta hingga 2022 ya segitu (Rp 18,2 triliun).”

Maka itu, Tama yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta meminta pemerintah menghentikan kerja sama pengelolaan air dengan pihak swasta. Alasannya, kontrak kerja sama itu merugikan dan punya banyak celah potensi korupsi.

“Tak semua aset pemerintah yang digunakan swasta dibebankan biaya sewa, malah disuruh rakyat yang membayar,” ujarnya. Menurut ia, banyak rekayasa keuangan dalam kegiatan swastanisasi air. Korbannya adalah masyarakat yang harus membayar air dengan harga tinggi.

M. ANDI PERDANA

 

Kamis,
06 Juni 2013

DKI Ambil Alih Soal Air

Koalisi Masyarakat Galang Dukungan, Himpun Sumbangan Dana

Jakarta, Kompas – Setelah bertahun-tahun dikelola swasta asing, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih saham PT Palyja, salah satu operator air bersih. Pembelian ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan air bersih di Ibu Kota.

Rencana ini secara resmi disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di depan delegasi Kementerian Perdagangan Luar Negeri Perancis saat mengunjungi Balaikota, Selasa (4/6).

”Rencana ini tidak main-main. Kami serius karena ini soal prinsip. Kami siapkan dana pembelian saham,” kata Jokowi.

Sebanyak 40 delegasi Perancis mengunjungi Balaikota. Delegasi dipimpin Menteri Perdagangan Luar Negeri Nicole Bricq. Pertemuan terbagi dua, delegasi pemerintah bertemu Jokowi, delegasi bisnis bertemu Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Rencana pembelian saham PT Palyja oleh Pemprov DKI menjadi tema utama.

Palyja merupakan salah satu operator air bersih di DKI yang beroperasi sejak tahun 1997 selain PT Aetra. Sebanyak 51 persen saham Palyja dimiliki swasta Perancis, Suez Environment, sisanya swasta nasional. Sebelumnya, Palyja berencana menjual saham mereka ke perusahaan Filipina, Manila Water.

Rencana pembelian ini, disebut Jokowi, sebagai langkah ”baik-baik.” Namun, jika Palyja tidak bersedia menjual sahamnya, Pemprov DKI akan menggunakan rencana kedua.

”Jurus kedua itu tidak akan kami sampaikan di sini,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ini merupakan keputusan besar. Tujuannya agar pengelolaan air untuk kepentingan rakyat, bukan berorientasi mengejar keuntungan. ”Kita harus berani,” ujarnya.

Pembelian saham operator air bersih oleh Pemprov DKI ini dimungkinkan. Dalam perjanjian kerja sama dengan PT Palyja dan PT Aetra disebutkan, pembelian saham bisa dilakukan setelah 10 tahun berjalan.

”Ketika menginjak 10 tahun, saya sudah mendorong pemerintah membeli saham operator. Namun, saat itu belum berani,” ujar ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali.

Secara terpisah, Meyritha Maryanie dari Humas PT Palyja mengatakan, manajemen Palyja tidak mengetahui rencana tersebut. Pihaknya juga tidak hadir di Balaikota.

”Kami tidak memiliki kewenangan atas penjualan atau pengambilalihan saham. Manajemen tetap berkomitmen utuh melayani masyarakat,” ujarnya.

Beberapa lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta juga menggalang dukungan warga. Mereka adalah LBH Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), Kiara, Kruha, dan Solidaritas Perempuan Jabotabek.

”Data Badan Pusat Statistik 2010, hanya 34,8 persen warga Jakarta yang terlayani air minum bersih. Ini membuktikan buruknya kinerja operator swasta,” kata Tama S Langkun dari ICW.

Koalisi juga membuka kesempatan bagi setiap warga Ibu Kota menyumbang uang. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada Gubernur DKI untuk membantu mengambil alih pengelolaan air bersih dari swasta.

Berdasarkan laporan Public Service International Research Unit di Inggris, per Februari 2011 sudah ada 51 kota di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, dan lainnya melakukan terminasi kontrak.(ndy/nel)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s