Home » Kualitas Transportasi Publik » Kenapa Jokowi Sulit Atasi Macet dalam 6 Bulan

Kenapa Jokowi Sulit Atasi Macet dalam 6 Bulan

Lha si Foker sama Suti 10 tahun hasilnya apa ??
Kenapa tidak evaluasi si Foker dan Suti dahulu..

SENIN, 17 JUNI 2013 | 10:21 WIB

Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Tri Cahyono, mengatakan pembenahan transportasi dan kemacetan tidak bisa dilakukan dalam waktu enam bulan kepemimpinan Jokowi-Ahok. Soalnya, keduanya belum menyelesaikan tahun anggaran yang sudah dirancang sebelumnya.

Menurut Tri, kinerja Jokowi-Ahok baru bisa dinilai minimal setelah satu tahun bekerja. Sebab, keduanya sudah menggunakan APBD yang baru. Masyarakat bisa menilai apakah komitmen Jokowi benar-benar direalisasikan atau masih sebatas wacana. “Seperti MRT, dia janji satu tahun mulai, jadi kita lihat saja tahun depan,” katanya.

Perincian APBD, kata Tri, menjadi indikasi jelas apakah pemerintah memberikan prioritas kemacetan atau tidak. Tri berpendapat, Jokowi mesti mencermati ekspektasi masyarakat atas program-program pengentasan kemacetan yang ditawarkan. (Baca: Kemacetan di Daerah Pengitar Jakarta Makin Parah)

Tri menambahkan, tidak ada satu pun kota di dunia yang benar-benar bebas dari macet. Pemerintah hanya bisa memberikan perhatian terhadap mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. “Bebas macet sepenuhnya tidak mungkin, tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai mobilitas warga terganggu,” kata dia. (Baca: HUT Jakarta, sampai di mana Jokowi-Ahok bekerja?)

++++++++

SENIN, 17 JUNI 2013 | 06:35 WIB
Soal Macet, Jokowi-Ahok Lupakan Hal Sederhana?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti

Grafis Terkait

Kisruh Peremajaan Bajaj
Foto Terkait

Pekan Produk Kreatif 2013 Digelar di Monas
Video Terkait

Normalisasi Waduk Pluit, Bongkar dan Keruk Secara Bertahap
Topik
#HUT Jakarta
#Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta–Pengamat transportasi Tri Cahyono menilai, kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” melupakan satu cara penanganan kemacetan. Menurutnya, cara yang justru dilupakan oleh Jokowi adalah penanganan macet dengan skala kecil. “Mereka tidak pernah melihat cara-cara yang kecil,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 15 Juni 2013.

Koran Tempo selama sepekan, mulai Senin 17 Juni 2013 akan membahas tentang persoalan Jakarta yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi-Ahok, termasuk transportasi. Penanganan skala kecil yang dimaksud oleh Tri contohnya seperti penataan trotoar dan pembatas jalan maupun rekayasa lalu lintas. Menurutnya, cara-cara kecil itu dinilai cukup efektif untuk mengurai kemacetan yang belum juga terpecahkan hingga saat ini. Dia yakin, penataan itu bisa mengurangi kemacetan hingga 20 persen.

Dia pun heran mengapa Jokowi terkesan melupakan dan tidak memerhatikan penanganan seperti itu. Selain efektif, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan penataan itu tergolong sangat kecil ketimbang proyek transportasi lainnya. “Apalagi Ahok kan terkenal irit anggaran, jadi mengapa tidak melakukan penanganan seperti itu,” ujar dia.

Hal kecil semacam itu, kata Tri, menjadi penting karena menjadi insfrastruktur penghubung antara masyarakat dengan moda transportasi massal. Apalagi dengan program 1000 bus yang dicanangkan oleh Jokowi sejak awal masa pemerintahannya. Penataan trotoar justru menjadi vital karena menjadi tempat penghubung antara bus dengan pejalan kaki sebagai targetnya.

Dia heran mengapa pemerintah saat ini justru lebih memperhatikan sisi keindahan trotoar ketimbang fungsinya untuk pejalan kaki. Padahal, pejalan kaki disebutnya tidak terlalu mementingkan keindahan selama kondisi trotoar bersih dan layak pakai. “Pejalan kaki harus dapat fasilitas baik karena mereka ada teman dari bus,”katanya.

Meski begitu, dia menilai tidak adil jika kealpaan itu Cuma ditujukan kepada Jokowi. Soalnya, dia yakin bahwa Kementerian PU, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan mengetahui bahwa ada cara yang murah tapi efektif untuk mengatasi kemacetan. “Mereka tahu tapi tidak dilakukan, termasuk oleh pendahulu Jokowi,” ujarnya.

Dia pun meminta agar Jokowi bisa segera merealisasikan penanganan macet skala kecil yang merupakan hasil penilaian JICA. Apalagi saat ini ada ratusan simpang yang dinilai sudah memerlukan rekayasa lalu lintas karena daya tampung jalan sudah tidak ideal ketimbang saat baru selesai dibangun. “Masa sduah ada penelitian dari JICA, dan mereka juga yang harus mengerjakan,” katanya.

Dia pun menolak jika disebut program 1000 bus itu bakal sia-sia untuk mengatasi kemacetan. Program 1000 bus, kata dia, merupakan skala menengah yang harus dipadukan dengan penanganan skala kecil seperi penataan trotoar maupun pembatas jalan. “Jadi program 1000 bus makin berhasil kalau trotoar ditata, berikan kenyamanan pada pejalan kaki,” ujarnya. Simak PR transportasi Jakarta di sini.

DIMAS SIREGAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s