Home » kualitas perencanaan » ERP Sinergi dengan Bodetabek

ERP Sinergi dengan Bodetabek

SABTU, 5 OKTOBER 2013

ERP Sinergi dengan Bodetabek
Perlu Kebijakan yang Mendukung Penerapan Jalan Berbayar
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kota-kota di sekitar Ibu Kota. ERP tidak bisa berdiri sendiri dan harus menjadi bagian terintegrasi dari kebijakan makrotransportasi di Jakarta.
”Kendaraan yang masuk Jakarta bukan hanya dari Jakarta, melainkan juga dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan kota-kota lain. Untuk itu, pelaksanaan ERP harus dikaitkan dengan kota-kota tersebut,” kata pengamat transportasi Ellen Tangkudung, Jumat (4/10).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan ERP pada kuartal I tahun 2014. Kebijakan ini diambil untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan Jakarta kian macet dari waktu ke waktu.

ERP yang dikombinasikan dengan tarif parkir mahal dan pajak progresif kendaraan diharapkan bisa membuat warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Ellen mendorong penguatan moda transportasi kereta api untuk menampung warga yang bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.

Para pengamat transportasi menyatakan setuju atas pemberlakuan ERP guna mengurangi kemacetan Ibu Kota. Mereka mengingatkan agar kebijakan itu tidak berhenti sebatas penerapan ERP, tetapi diikuti kebijakan lain yang protransportasi massal.

”Kami merekomendasikan moratorium penjualan kendaraan pribadi, moratorium penambahan jalan, manajemen parkir, dan ketersediaan angkutan publik,” kata anggota Koalisi Transportation Demand Management , Ahmad Safrudin.

Tindak lanjut dari ERP, kata Safrudin, adalah perbaikan pelayanan angkutan umum, penyediaan area pedestrian yang ramah, dan pembuatan jalur sepeda. Dengan demikian, warga yang meninggalkan kendaraan pribadi mendapat ganti fasilitas yang memanjakan mereka.

Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menentukan teknologi ERP yang akan diadopsi. Ada beberapa contoh ERP yang telah diterapkan di negara lain, seperti Singapura, Swedia, dan Norwegia.

Teknologi, peralatan, dan payung hukum ERP harus siap sesegera mungkin. Waktu yang ada dari sekarang sampai penerapan ERP harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk sosialisasi kepada warga.

Legalitas
Country Director Institute for Transportation and Development Policy Yoga Adiwinarto menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas aspek legal ERP. Aspek ini sangat penting karena menjadi pijakan pengelolaan keuangan dan pembentukan lembaga pengelola ERP.

”Jika target penerapannya awal tahun 2014, sudah saatnya sekarang mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang ERP. Raperda itu bisa dari usulan Pemprov DKI atau usulan DPRD, yang penting cepat dibahas sehingga target penerapannya tidak meleset,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendorong pembahasan raperda tentang ERP dipercepat. Kalaupun dari dinas terkait belum siap, Basuki mempersilakan Dewan mengusulkan raperda yang dimaksud.

Sebelum penerapan ERP, Basuki mewacanakan pemberlakuan kartu pas. Konsep penggunaan kartu pas ini masih dalam kajian teknis sehingga bisa menghambat penggunaan pribadi.

Kartu pas ini bisa berlaku per bulan, per tiga bulan, atau per tahun. ”Konsepnya sudah kami bicarakan dengan beberapa pakar. Nanti kami usulkan ke Gubernur,” kata Basuki. (FRO/NDY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s