Home » SOAL BANJIR » Ini Tanggapan Jokowi atas Penolakan Wali Kota Depok

Ini Tanggapan Jokowi atas Penolakan Wali Kota Depok

Walikota Depok (PKS)  lagaknya seperti yang bisa mengurus wilayahnya saja.  Sekarang dia berlagak seperti seorang separatis. Memang Depok itu bagian dari negara “jenggot ” atau negara “Sapi ” ?

 

“Semua ini kan ada di NKRI, ya ikutilah aturannya,” kata Jokowi.

ddd
Selasa, 26 November 2013, 11:51Eko Priliawito, Zahrul Darmawan (Depok)
VIVAnews – Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, menolak menjual lahan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai langkah untuk menanggulangi banjir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mulai angkat bicara.

Ditemui di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa, 26 November 2013, Jokowi biasa pria itu disapa mengatakan, semua wilayah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mengikuti aturan atau kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Jokowi tak mau menanggapi secara serius komentar dingin Nur Mahmudi yang sebelumnya mengatakan, masalah banjir itu adalah urusan masing-masing wilayah.

“Semua ini kan ada di NKRI, ya ikutilah aturannya,” singkat Jokowi kepada wartawan.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menambahkan, masalah banjir di DKI Jakarta adalah masalah bersama yang perlu dikoordinasikan dengan sejumlah wilayah penyanggah.

“Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya koordinasi dengan daerah-daerah lain. Harus ada solusi,” ujarnya.

Menurut Hatta, gagasan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang digagas oleh Pemprov DKI untuk mengatasi banjir akan didukung penuh oleh Pemerintah Pusat.

“Ini adalah proyek kita bersama yang ujung tombaknya ada di Pemprov DKI. Seperti apa riilnya, yakni berupa tanggul laut, dan penampungan air. Nantinya DKI Jakarta akan bersaing dengan kota-kota besar lainnya yang berada di luar negeri. Saya sangat yakin Pak Jokowi bisa merealisasikan gagasan ini,” katanya.

Pemerintah Kota Depok dengan tegas menolak pengajuan Pemerintah Provinsi DKI yang berniat membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk atau danau sebagai salah satu langkah upaya penanggulangan banjir di Jakarta.

Urus saja urusan masing-masing tidak perlu saya komentari,” kata Nur Mahmudi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok, Wijayanto, mengatakan aturan otonomi daerah melarang hal tersebut. Wijayanto menanggapi pernyataan Ahok dengan komentar yang cukup dingin.

“Keperluannya apa beli lahan di daerah lain. Urus saja Jakarta tidak usah urus daerah lain,” katanya.

Rabu 13 November lalu, Ahok menilai banjir di Jakarta bukan hanya kurangnya kawasan resapan air. Tetapi air kiriman dari luar Jakarta juga menjadi salah satu penyebabnya. Ahok, sapaan Basuki mengaku telah memberikan hibah sebesar Rp5 miliar untuk daerah Bogor, Tangerang, Bekasi dan wilayah penyangga lain untuk membantu normalisasi hulu sungai luar Jakarta.

© VIVA.co.id   |

Nur Mahmudi: Ahok, Urus Saja Daerah Masing-masing

Basuki T Purnama sebelumnya singgung Jakarta terima banjir kiriman

ddd
Jum’at, 22 November 2013, 16:06Arfi Bambani Amri, Zahrul Darmawan (Depok)
 Nur Mahmudi Ismail

Nur Mahmudi Ismail
VIVAnews – Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, menanggapi dingin pernyataan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki T Purnama, soal Jakarta menerima banjir kiriman dari daerah sekitarnya. Wali Kota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, urus saja daerah masing-masing.

“Urus saja urusan masing-masing tidak perlu saya komentari,” ujarnya pada wartawan, Jumat 22 November 2013.

Tak hanya itu saja, Pemerintah Kota Depok juga dengan tegas menolak pengajuan Pemerintah Provinsi DKI yang berniat membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk atau danau sebagai salah satu langkah upaya penanggulangan banjir di Jakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok, Wijayanto, mengatakan aturan otonomi daerah melarang hal tersebut. Wijayanto pun menanggapi pernyataan Ahok dengan komentar yang cukup dingin.

“Keperluannya apa beli lahan di daerah lain. Urus saja Jakarta tidak usah urus daerah lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Ahok menyebutkan salah satu penyebab banjir Jakarta lantaran Pemerintah Depok seenaknya memberikan izin mendirikan perumahan meski kontur tanahnya tidak tepat. Seperti yang berada diatas Kali Ciliwung.

Menanggapi hal tersebut, Wijayanto mengklaim pihaknya telah melakukan evaluasi dengan memperketat pembuatan izin. “Saat ini kami sudah memperketat izinnya, baik itu dari segi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan maupun banjir,” kata Wijayanto.

Rabu 13 November lalu, Ahok menilai banjir di Jakarta bukan hanya kurangnya kawasan resapan air. Tetapi air kiriman dari luar Jakarta juga menjadi salah satu penyebabnya. Ahok, sapaan Basuki mengaku telah memberikan hibah sebesar Rp5 miliar untuk daerah Bogor, Tangerang, Bekasi dan wilayah penyangga lain untuk membantu normalisasi hulu sungai luar Jakarta.

Ahok yang juga mantan anggota DPR RI itu mengatakan, penanganan banjir Jakarta memang tidak bisa ditangani sendiri. Maka dari itu perlu ada suatu kerjasama dengan wilayah lain termasuk pemerintah pusat. (eh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s