Home » Prilaku kaum miskin kota » Pria Ini Minta Ganti Rugi Rp 2 Miliar atas Rumahnya di Taman Burung Pluit

Pria Ini Minta Ganti Rugi Rp 2 Miliar atas Rumahnya di Taman Burung Pluit

Deuh…Ganti  rugi. Kunyuk bernama “Ali”  ini menempati tanah negara ! Sapa suruh keluarin duit Rp 4 M bangun rumah di atas tanah negara.  Kalau digusur ya resiko dia, resiko karena kebodohannya.. Sekali kali orang bodoh macam si Ali dihukum saja. Negeri ini penuh manusia macam dia dan selalu difasilitasi, akibatnya ya  Indonesia seperti sekarang ini.

  • Penulis :
  • Dian Fath Risalah El Anshari
  • Senin, 16 Desember 2013 | 20:01 WIB
Suasana Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan , Jakarta Utara, Jumat (13/12/2013), pascapembongkaran rumah warga yang dilakukan sehari sebelumnya. | Kompas.com/Dian Fath Risalah El Anshari
0
0
0

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Taman Burung Waduk Pluit tetap menuntut ganti rugi atas rumah mereka yang dibongkar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendapat ganti rugi, mereka berjanji pindah.

Ali (38), warga yang mengklaim memiliki rumah paling banyak di lahan tersebut, mengatakan, ia telah membangun 10 rumah permanen dengan biaya Rp 4 miliar. Ia berharap ada ganti rugi atas bangunannya, setidaknya setengah dari uang yang telah ia keluarkan.

“Kalau sudah diberikan uang ganti rugi, kita janji akan pindah dari sini,” kata pengusaha pelelangan ikan di Jakarta Utara tersebut saat ditemui Kompas.com, Senin (16/12/2013).

Ali menyebutkan, selama pemerintah belum memberikan ganti rugi, warga akan tetap bertahan. Ia merasa pemerintah tidak menunjukkan rasa manusiawi. Ia berharap pemerintah mendatangi warga dan melakukan dialog dengan mereka karena warga merasa dirugikan. Ali bersama para warga yang masih bertahan menutup Jalan Pluit Timur Blok G dengan harapan mendapat uang ganti rugi dari pemerintah.

“Razia topeng monyet saja dibayar Rp 1 juta, masak rumah yang dibangun pakai uang enggak diganti,” kata dia.

Menurut Ali, penutupan jalan itu dilakukan dengan tujuan agar aparat pemerintah setempat datang ke tempat tersebut. Ketika dikonfirmasi, Rusdiyanto, Camat Penjaringan, mengatakan bahwa hingga kini tercatat ada 148 kepala keluarga (KK) yang sudah pindah ke rumah susun. “Ke (Rusun) Pinus Elok ada 88 KK, sisanya ke Rusun Cipinang Besar Selatan,” ujar Rusdiyanto.

Rusdiyanto mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak akan memberikan uang ganti rugi karena lahan yang ditempati warga adalah milik pemerintah. Meski demikian, Pemprov DKI akan menyediakan rumah susun bagi warga yang bersedia direlokasi. “Bahwa yang namanya menyerobot tanah negara tidak akan diberikan uang ganti rugi,” ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa sebagian warga yang rumahnya dibongkar itu tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah susun. Selain karena tidak memiliki KTP DKI, warga di sana juga mengontrak kepada warga yang menguasai lahan itu.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
 ++++++++++++++++

Warga Pluit Siap Tantang Somasi

  • Penulis :
  • Dian Fath Risalah El Anshari
  • Kamis, 19 Desember 2013 | 17:52 WIB
Warga berkumpul di depan rumah Ali (38) di Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebelum dibongkar pada Kamis (12/12/2013). Ali menuntut ganti rugi atas pembongkaran rumahnya. | KOMPAS.com/DIAN FATH RISALAH EL ANSHARI
0
2
2

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tetap menuntut ganti rugi atas rumah mereka yang dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga siap menghadapi somasi yang dilayangkan Pemerintah Provinsi DKI melalui PT Jakarta Propertindo.

Ali (38) termasuk salah satu warga yang berharap ada ganti rugi atas bangunannya. Setidaknya, ganti rugi berjumlah setengah dari uang yang telah ia keluarkan. Ali mengaku siap menghadapi laporan yang diajukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akan menuntut dirinya di jalur hukum. “Kami siap hadapi laporan ke kepolisian,” ujar Ali di Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (19/12/2013).

Selama pemerintah belum memberikan ganti rugi, warga akan tetap bertahan. Ali merasa, pemerintah tidak menunjukkan rasa manusiawi. Ia berharap pemerintah mendatangi warga dan melakukan dialog dengan mereka karena warga merasa dirugikan. Ali, bersama para warga yang masih bertahan, menutup Jalan Pluit Timur Blok G. Mereka berharap mendapat uang ganti rugi dari pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta mengultimatum warga Taman Burung Waduk Pluit yang menuntut ganti rugi atas rumah mereka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI serius akan membawa permasalahan itu ke ranah hukum. Pemprov DKI melaporkan warga dengan mengatasnamakan PT Jakarta Propertindo. Warga dilaporkan dengan klausul menduduki lahan negara.

Basuki mengatakan, warga yang dilaporkan adalah Ali (38), yang mengklaim memiliki rumah paling banyak di lahan tersebut. Ali mengaku telah membangun 10 rumah permanen dengan biaya Rp 4 miliar dan meminta ganti rugi Rp 2 miliar. “Pak Ali itu yang kita laporkan,” ujar Basuki.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) Budi Karya Sumadi mengatakan, PT Jakpro baru mengirimkan somasi kepada warga untuk segera meninggalkan lahan negara tersebut. Apabila somasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3 x 24 jam, maka PT Jakpro baru akan melayangkan laporan ke polisi. “Secara resmi, kami belum melaporkan ke polisi. Setelah somasi diabaikan, baru kami akan lapor polisi,” kata Budi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s