Home » Nata de Kota » TATA RUANG : Dokumen Penjaga Wajah Kota

TATA RUANG : Dokumen Penjaga Wajah Kota

 

Yang penting penegakan hukum bagi para pelanggar. Sampai sekarang pelanggar tidak pernah dihukum karena “duit “bicara. Hasilnya kota acak acakan.. Contoh klasik    Mall diijinkan untuk dibangun  di tikungan jalan ramai atau  daerah resapan air didirikan mall atau appartemen mewah, bengkel dibiarkan tumbuh subur di kawasan tempat tinggal, atau orang dibiarkan membangun rumah bertingkat padahal luas tanah tidak memadai..

Ibukota negara saja sudah acak kadut begini, kota lain di Indonesia kondisisnya lebih  hancur !

 

Kompas 16 Dec 2013

SETELAH digadang-gadang 369 hari oleh warga Jakarta, Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi akhirnya disahkan pada Rabu (11/12). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyetujui Perda tersebut sebagai terobosan menata Jakarta yang telanjur kacau.

Kebiasaan menutup seluruh lahan dengan bangunan permanen mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Warga Jakarta seharusnya tidak bisa seenaknya melakukan itu. Sebab, pemerintah akan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) privat dengan menegakkan aturan koefisien dasar bangunan. Prinsipnya, siapa pun boleh memiliki lahan, tetapi hak membangun harus tunduk pada ketentuan aturan tata ruang.

Ketentuan seperti ini tercantum dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi yang disahkan 11 Desember lalu. Perda ini boleh dibilang sebagai acuan pemanfaatan ruang kota secara detail dan mengikat. ”Aturan ini bersifat mengikat. Siapa pun pelanggar ketentuan tata ruang peraturan zonasi bisa mendapat sanksi. Tidak ada urusan dengan perorangan, badan usaha, ataupun unsur pemerintah, semua bisa dikenai sanksi,” kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Gamal Sinurat pekan lalu.

Beberapa hal baru tercantum dalam ketentuan ini, antara lain sektor informal, seperti PKL, diperbolehkan masuk ruang publik dengan tempat dan waktu yang diatur melalui peraturan gubernur serta penyediaan kawasan PKL kuliner sebesar 5 persen dari luas area perkantoran, perdagangan, dan jasa.

Hal baru berikutnya adalah dimungkinkannya pembangunan rumah susun sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa di area pasar, pengembangan rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki dari kawasan hunian ke pusat kegiatan warga, serta mitigasi bencana melalui penyediaan ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi, dan posko logistik.

Perda ini dibahas sejak 7 Agustus 2012. Saat itu, raperda terdiri dari 14 bab dan 141 pasal. Namun, pada saat pengesahan berubah menjadi 23 bab dan 672 pasal. Proses pembahasan berangkat dari dokumen revisi rencana rinci tata ruang wilayah kecamatan tahun 2005. Dokumen ini kemudian diperbarui, diolah, didiskusikan secara terbuka, diuji secara akademik, baru kemudian dirumuskan menjadi dokumen RDTR dan peraturan zonasi.

Kini, perda ini sedang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus menyosialisasikan perda melalui situs http://www.sosialisasirdtrdkijakarta.com.

Skeptis dan positif

Beragam respons bermunculan terkait perda ini. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Hoiza Siregar skeptis. Dia belum bisa memberi penilaian positif ataupun negatif atas kehadiran perda tersebut. Walaupun dalam Perda RDTR dan Peraturan Zonasi dimungkinkan PKL masuk ke ruang publik, Hoiza merasa tidak pernah diajak dialog. Pembahasan soal itu kurang melibatkan PKL.

Berbeda dengan Hoiza, Ketua Kompartemen Tata Ruang Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menyambut positif. Menurut Hari, dokumen Perda RDTR dan Peraturan Zonasi menjadi rujukan siapa pun memanfaatkan ruang di Ibu Kota.

Dia siap mematuhi semua ketentuan dalam dokumen RDTR. Namun, Hari meminta pemerintah memberi insentif kepada mereka yang patuh melaksanakan ketentuan perda. Menurut Hari, mematuhi ketentuan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi berarti ikut menyelamatkan wajah Ibu Kota. ”Sudah selayaknya orang seperti itu mendapatkan insentif berupa keringanan perizinan, pajak, akses transportasi, dan insentif lain,” kata Hari.

Kesiapan warga

Jika benar-benar ditegakkan, Perda RDTR dan Peraturan Zonasi membawa dampak serius. Paling tidak pada penambahan RTH yang kini kurang dari 10 persen. Sementara potensi yang ada, sesuai dengan data Dinas Tata Ruang, masih ada 32,36 persen dari luar Jakarta atau setara dengan 21.517,04 hektar.

Kali ini, pemerintah akan memaksimalkan fungsi RTH privat yang masih tersedia 11.991,2 hektar. Mengenai hal ini, pengamat perkotaan Yayat Supriatna mempertanyakan kesiapan warga. Dia memastikan akan ada konflik antara pemilik tanah dan pemerintah ketika berlaku larangan memperluas bangunan karena terbentur aturan. ”Maka, sebaiknya harus ada ruang pengaduan warga,” kata Yayat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: