Home » Kualitas hidup » RUANG TERBUKA Saatnya Laksanakan Perda RDTR

RUANG TERBUKA Saatnya Laksanakan Perda RDTR

Sangking habisnya ruang terbuka hijau.. warga jadi nongkrong di jembatan layang.. Jakarta memang yang paling tidak manusiawi..

DUA bocah kecil berkejar-kejaran di Taman Cattleya, Taman Anggrek, Jakarta Barat, Rabu (1/1). Kaki-kaki mungil para anak balita itu dibiarkan terbebas merasakan lapisan rumput di taman tersebut. Anak-anak itu mengenyam kegembiraan di ruang terbuka.

”Si kakak sering lihat adegan piknik di taman seperti di film-film kartun yang ditontonnya di televisi. Seringnagih, kapan dia bisa piknik juga. Jadi, diajak main ke taman saja. Yang penting bawa bekal cukup,” kata Amri (36), ayah kedua bocah itu.

Di Jakarta kini sudah cukup banyak taman yang tertata dan nyaman dinikmati siapa saja. Sebagian warga kota pun telah menempatkan taman sebagai obyek wisata pilihan yang mudah dijangkau dan murah, tetapi bernilai positif cukup banyak.

Peneliti tata ruang dari IPB, Ernan Rustiandi, mengatakan, ruang terbuka hijau (RTH) punya fungsi lingkungan hidup (LH), sosial, estetika, budaya, dan ekonomi. Fungsi RTH di bidang LH sebagai resapan air dan melindungi kawasan dari bencana. Dari fungsi sosial, RTH menjadi tempat interaksi publik serta pemenuhan hak masyarakat mendapatkan lingkungan bersih dan segar.

Dari segi estetika, RTH mempercantik suatu kawasan, enak dipandang, dan meneduhkan hati. Dari fungsi budaya, RTH adalah warisan generasi sebelumnya untuk anak cucu. Terakhir, dari fungsi ekonomi, RTH seperti hutan kota, bisa dipakai untuk mendapatkan pendapatan dari jasa lingkungan, seperti ekowisata. ”Fungsi yang tidak tergantikan dari RTH ialah fungsi LH. Fungsi lainnya bisa tergantikan dengan bangunan, struktur, atau bentuk lain. Untuk itu, keberadaan RTH menjadi mutlak untuk perlindungan kawasan,” kata Ernan.

Menyadari nilai penting RTH, menjelang akhir tahun 2013, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. Salah satu bagian dari perda tersebut adalah penambahan RTH 6 persen hingga tahun 2030.

Angka itu terbilang kecil jika dilihat dari rentang waktu hingga 17 tahun mendatang. Akan tetapi, di Jakarta, penambahan RTH sebesar 1 persen per tahun pun tergolong amat berat.

Pasalnya, menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, harga lahan sudah sangat mahal dan tingkat kepadatan penduduk sudah tinggi.

Pengadaan RTH oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau tidak mau harus dilakukan dengan membeli lahan. Agresivitas pembangunan di Jakarta dan kelemahan penegakan peruntukan tata ruang membuat pembebasan lahan menjadi kendala utama memperluas RTH.

DipercepatMeskipun kendala pembebasan lahan menghadang, sekitar awal tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan tekad memperluas RTH di Jakarta. Pembangunan taman kota dan ruang publik gencar dilakukan. Salah satu yang mulai terlihat hasilnya adalah kawasan sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara. Selain normalisasi waduk untuk menanggulangi banjir, wilayah sekeliling waduk juga disulap dari hunian padat dan kumuh menjadi taman.

Rencana lain yang tengah berjalan adalah penghijauan di sekitar Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, dan normalisasi Situ Pesanggrahan di Jakarta Selatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, saat ini RTH di Jakarta baru sampai sekitar 9,4 persen dari total luas Jakarta. Padahal, seperti diamanatkan undangundang, luas RTH seharusnya 30 persen dari luas wilayah.

Namun, walaupun di satu sisi ada upaya percepatan pengadaan RTH baru, banyaknya megaproyek yang direncanakan akan dibangun di Jakarta beberapa tahun ke depan akan memangkas area RTH di pusat-pusat kota. Sebutlah misalnya MRT, monorel, koridor bus transjakarta, dan jalan layang.

Basuki juga mengakui, persebaran RTH tidak akan merata di seluruh wilayah Jakarta. Untuk wilayah Jakarta Selatan yang ditargetkan menjadi area serapan air tentu RTH akan lebih luas dibandingkan dengan di Jakarta Utara. Hal itu sudah ditentukan dalam aturan koefisien luas bangunan dan koefisien dasar bangunan.

Di kantong-kantong padat penduduk di Jakarta, RTH tidak mungkin bisa sebanyak di kawasan yang penduduknya lebih jarang. Padahal, kawasan padat penduduk memerlukan lebih banyak ruang publik sebagai salah satu sarana warga untuk melepas kepenatan sejenak dari riuhnya mencari penghidupan.

Melihat kontradiksi yang ada, Yayat mengatakan, DKI bisa menyiasatinya dengan pelaksanaan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi. DKI bisa memanfaatkan momentum untuk memulai menata permukiman secara vertikal, terutama di kawasan padat penduduk. Dengan permukiman vertikal, lebih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk RTH. Masalah terkait permukiman kumuh dan pelbagai masalah sosial masyarakat yang melingkupinya diharapkan bisa sedikit banyak teratasi setelah diterapkannya perda baru itu. (FRO/BRO/NEL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s