Home » KUALITAS BIROKRASI » Basuki: PNS Bandel karena Belum Ada Aturan yang Bisa Memecatnya

Basuki: PNS Bandel karena Belum Ada Aturan yang Bisa Memecatnya

Minta dong dibuatkan aturan ke kementrian PAN.  Memang konyol yang namanya PNS,  tiap tahun menghabiskan trilyunan rupiah  yang harusnya bisa untuk pembangunan infrastruktur dan lain lain.  Pemerintah harus melakukan rasionalisasi keras dan tegas terhadap keberadaan PNS, minimal stop rekruitmen  untuk beberapa tahun, dan tata ulang manajemen pemerintahaan.  Saya pembayar pajak merasa sangat MUAK untuk menghidupi PNS bandel nan korup ini. Masih untung Ahok hanya berani menggebrak meja,kalau saya jadi Ahok sudah saya lempar asbak atau botol ke muka PNS yang nggak kompeten! Sekarang saya sih pikir pikir untuk mengurangi atau tidak membayar pajak saja, sampai pemerintah menata ulang manajemen pemerintahan!

Jumat, 14 Maret 2014 | 07:03 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai masih banyak pegawai negeri sipil yang membandel di ruang lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menduga, hal tersebut tak lepas dari tidak adanya peraturan yang bisa memberhentikan oknum PNS yang kedapatan melakukan pelanggaran.

Hal itu dikatakan Basuki mengomentari buruknya proses tender pengadaan barang dan jasa. “Memang harus ada yang dipecat. Kalau tidak, mereka akan santai karena berpikir tidak akan ada tindakan apa-apa,” kata Basuki saat sosialisasi Unit Pengadaan Layanan (ULP) di Balaikota Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Basuki mengatakan bahwa berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012, tindak pidana korupsi yang banyak terjadi lingkungan Pemprov DKI dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jumlahnya bahkan mencapai 38 persen.

Karena itu, Basuki berharap dengan diluncurkannya ULP, praktik-praktik penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur pemerintah dapat dicegah karena sentralisasi proses lelang pada ULP bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pada proses lelang.

“Tugas ULP ini akan njlimet. Makanya, saya selalu ngomong agar pengadaan barang kita satu-satu bisa diganti ke yang baru di e-catalogue,” ujar pria yang akrab disapa Ahok ini.

ULP merupakan unit yang dibentuk khusus untuk mengurus lelang pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, proses lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh masing-masing instansi. Pembentukan ULP diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 26/2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Mantan Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI I Gede Soni Aryawan ditunjuk untuk mengepalai unit yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s