Home » Transportasi Publik Jakarta » 17 Langkah Penanganan Kemacetan Belum Terlaksana (OMDO !)

17 Langkah Penanganan Kemacetan Belum Terlaksana (OMDO !)

Urusan yang penting di negeri ini memang hanya omong doang ! Tapi urusan sepele bisa menjadi penting.
Headline

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama – (Foto: inilahcom)
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan – Kamis, 20 Maret 2014 | 18:05 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan di Jakarta belum dapat teratasi. Ada beberapa langkah dari 17 langkah penanganan kemacetan Jakarta yang belum terlaksana sama sekali.

Rapor merah penanganan kemacetan Jakarta, menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, dilihat berdasarkan hasil evaluasi 17 langkah penanganan kemacetan Jakarta yang dilakukan di Istana Wakil Presiden (Wapres), dua hari lalu.

“Memang kita bertemu dengan Wakil Presiden Boediono dan tim penanganan kemacetan pemerintah pusat. Untuk evaluasi 17 langkah tersebut. Ternyata yang dinilai masih merah ada dua langkah,” katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Dua langkah penanganan kemacetan yang dinilai masih merah adalah penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik dan sterilisasi busway yang belum berjalan sesuai dengan diharapkan.

Dua aja yang yang masih merah. ERP sama sterilisasi busway. Harusnya evaluasi dilakukan tiap tiga bulan sekali. Tapi ini saja kumpulnya dua tahun. Tapi kita sudah janji kumpul tiap 3 bulan sekali,” ujarnya.

Sterilitasi jalur busway belum berjalan baik karena ada masalah dalam tindakan tilang maksimum yang diberikan kepada pelanggar. Masalahnya yang harus diputuskan surat tilang merah atau biru yang bisa dilanjutkan melalui pengadilan.

“Masing-masing kejaksaan dan kepolisian berpegang pada dua undang-undang berbeda. Kita usul tabrak saja polisi. Masa Jaksa Agung nangkep Kapolri. Nggak mungkin. Kalau Jaksa Agung tangkap Kapolri, ganti saja Jaksa Agungnya,” jelas.

Sementara untuk penerapan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui ERP, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, belum bisa dilaksanakan karena terbentur dengan aturan payung hukum. Kendati demikian, Pemprov DKI merencanakan akan memasang tiga gate entry (pintu masuk).

Saat ini pihaknya sedang membuat term of references (TOR) untuk tender ERP di Jakarta. Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah memberikan dukungan total kepada penerapan jalan berbayar elektronik tersebut.

“Kita mau pasang tiga gate entry, lagi disiapin TOR-nya buat tender. Polda dukung habis. Pak Kapolri jelas katakan penegak hukum akan dukung kami. Kita beruntunglah hubungan dengan kepolisian baik. Mulai dari Polda hingga Mabes Polri baik semua,” tandasnya.[bay]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s