Home » SOAL ANGGARAN » Tudingan terhadap Jokowi Sarat Muatan Politis

Tudingan terhadap Jokowi Sarat Muatan Politis

Tudingan terhadap Jokowi Sarat Muatan Politis 
 
 
Click To Enlarge 
Dugaan korupsi justru terungkap oleh Jokowi dan Ahok. Bahkan, keduanya 
sejak awal memilih membawa kasus itu ke KPK dan memberhentikan Udar 
ketika jadi tersangka. 

KASUS dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta asal Tiongkok dinilai 
sebagai upaya kampanye hitam terhadap Joko Widodo atau Jokowi sebagai 
calon presiden. 
Tim hukum Jokowi for President, Todung Mulya Lubis, menyatakan 
propaganda seperti itu bertujuan membentuk opini seolah-olah Jokowi 
terlibat kasus korupsi yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung 
(Kejagung) itu. 

Menurutnya, sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentu saja Jokowi mengetahui 
seputar proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta. Namun, ujarnya, Jokowi bukan pejabat yang terlibat langsung 
dalam panitia lelang. 
Adapun proses lelang berlangsung transparan lewat sistem e-procurement 
sehingga kongkalikong antara pelaksana dan peserta lelang dapat 
diminimalkan. 

“Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi tahu proyek itu, tapi sama sekali 
tidak terlibat. 
Pengguna anggaran proyek ini adalah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) 
yang saat itu dipegang oleh Udar Pristono,” jelasnya. 

Kejagung menetapkan mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono dalam 
kasus dugaan korupsi pengadaan bus Trans-Jakarta pada tahun anggaran 
2013. Namun, Udar tidak menerima penetapannya sebagai tersangka. 
Menurutnya, penetapan status itu merupakan subjektivitas penyidik. Ia 
bahkan menyatakan Jokowi mengetahui proses pengadaan bus. 
“Pak Jokowi tahulah, tidak mungkin tidak tahu. 
Saya punya video dan gambar-gambarnya,” ujarnya, Rabu (21/5). Tersangka 
lainnya adalah Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi pada 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto, Pejabat Pembuat 
Komitmen Dishub DKI berinisial DA, dan Ketua Pengadaan Ba rang dan Jasa 
Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dishub DKI dengan inisial ST. 

Menurut Todung, kasus tersebut justru terungkap oleh Jokowi dan Wakil 
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Bahkan, sejak awal keduanya 
memilih membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 
memberhentikan Udar ketika jadi tersangka,” katanya. Hal tersebut, 
menurutnya, dilaku kan sebagai bentuk komitmen good governance yang 
diterapkan Jokowi untuk merespons dugaan korupsi proyek tersebut. 

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang 
tengah berjalan di Kejagung dan tidak mendompleng kasus itu untuk 
memfitnah Jokowi. “Tentu kalau dipanggil Kejagung, Jokowi pasti siap,” 
tuturnya. 

Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto. “Tuduhan Pak Jokowi 
terlibat korupsi merupakan salah satu konsep politisasi negatif dan 
memang sudah kami perhitungan lebih awal. Namun, dalam poros kami (PDIP, 
Partai NasDem, PKB dan Partai Hanura) tidak ada yang terlibat korupsi 
dan pelanggaran hukum,” ujarnya di sela Rapat Koordinasi Tim Pemenangan 
Jokowi-Jusuf Kalla di Gedung DPP Partai NasDem, kemarin. 
(Pol/Cah/J-4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s