Home » Kualitas Air dan sungai » Hutan Kemenangan Masyarakat

Hutan Kemenangan Masyarakat

Ini baru TOP !!!  Pemerintah & PemprovDKI harus menggalakan hutan masyarakat lebih banyak .

RUANG TERBUKA HIJAU

JAKARTA, ibu kota negara, memang disesaki bangunan-bangunan beton pencakar langit. Namun, sebenarnya masih ada kehidupan lain yang dijaga tetap teduh, hijau, dan asri. Salah satunya adalah Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang menolak bersalin rupa menjadi hutan beton.Minggu (3/8) siang, rimbunan pohon mangga, nangka, rambutan, juga pohon langka, seperti jamblang, buni, gondang, dan mandalika, serta jenis-jenis bambu di kanan-kiri Sungai Pesanggrahan itu melindungi tanah dari sengatan mentari. Kicauan bermacam burung berpadu dengan suara aliran sungai. Tidak ada suasana Ibu Kota di sana.

Luas hutan itu sekitar 120 hektar. Namun, lahan yang masuk wilayah DKI Jakarta hanya 42 hektar. Sisanya masuk wilayah Depok (Jawa Barat) dan Tangerang Selatan (Banten). Tidak ada biaya masuk ataupun pungutan parkir bagi pengunjung. Warga bebas menembus hutan. Gratis.

Perlu dicatat, hutan kota itu dapat terus hidup tanpa anggaran rutin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adalah komunitas bernama Sangga Buana yang secara penuh mengelola hutan. ”Lihat, tanpa bantuan pemerintah, masyarakat pun sanggup mengurus hutan,” kata pelopor Sangga Buana, H Chaerudin alias Bang Idin.

Bagi Bang Idin, keberadaan Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana menunjukkan kemenangan masyarakat. Kemenangan untuk mempertahankan hutan di tengah pembangunan rakus lahan di Jakarta sekaligus kontribusi menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) bagi kota dan penghuninya.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan, proporsi RTH pada wilayah kota setidaknya 30 persen dari luas kota. Saat ini, luas RTH Jakarta baru 9,8 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya tidak tinggal diam dan terus mengupayakan mencapai target RTH 30 persen, antara lain dengan membeli tanah untuk dihijaukan.

Namun, di mata Bang Idin, RTH tak boleh sekadar sarana kosmetik kota. Keberadaannya harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam mengelola RTH.

Ia pun kukuh menjaga keterlibatan masyarakat mengelola hutan kota lewat komunitas Sangga Buana. ”Dari hutan ini, sejumlah warga mendapat hasil sayur. Hutan juga berperan sebagai pusat riset pembudidayaan sejumlah komoditas pertanian,” kata Bang Idin.

Pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, berpendapat, yang harus dipastikan bagi RTH adalah kepastian hukum terkait tata ruang dari pemerintah daerah. Namun, untuk selanjutnya, publik memang perlu dilibatkan untuk mengelola RTH.

”Hutan kota bukan monumen yang wajib dijaga, tapi harus ada rasa memiliki dari publik,” ujar dia. Di tengah hutan kota di Jakarta yang bertahan, kawasan hutan kota dan pesisir di sejumlah daerah justru terancam pembangunan. Salah satunya adalah hutan mangrove
di Balikpapan utara. (A03)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: