Home » Transportasi Publik Jakarta » Persekongkolan olah tender bus di Jakarta

Persekongkolan olah tender bus di Jakarta

Akibat ulah ” pejabat korup ” di Pemprov DKI dari dulu sampai sekarang warga DKI selalu menikmati angkutan publik nan butut ! Mungkin Koh Ahok dapat membalikan keadaan konyol ini.
Koran tempoRABU, 16 SEPTEMBER 2015

Pemerintah Banding Putusan Bus Berkarat

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperkuat putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memerintahkan pemerintah Jakarta membayar bus Transjakarta yang didatangkan PT Ifani Dewi. Pengadaan itu sampai ke muka sidang karena pemerintah tak mau menerimanya dengan tuduhan bus sudah berkarat.

Kepala Bagian Pelayananan Biro Hukum DKI Jakarta Solafide Sihite mengatakan akan mempersiapkan jawaban dan mengajukan banding. Menurut dia, pembayaran terhadap bus itu tak bisa serta-merta dilakukan karena kasus korupsi Transjakarta sendiri masih berjalan di pengadilan korupsi. “Ini bukan soal kami tak mau bayar,” kata Solafide.

Gugatan PT Ifani tersebut dilakukan karena pemerintah DKI menolak membayar bus yang sudah didatangkan perusahaan ini lantaran ditemukan kasus bus berkarat. PT Ifani lalu mengadu ke Badan Arbitrase yang memenangkannya pada April lalu. Pemerintah diharuskan membayar Rp 130 miliar untuk 161 bus.

Tak terima dengan putusan BANI, pemerintah DKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus lalu. Tapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu pekan lalu menguatkan putusan dari BANI. “Bahwa alasan upaya perlawanan tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar hakim Budy Hertantyo di PN Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu.

Solafide mengatakan pemerintah Jakarta akan berhati-hati karena yang akan digunakan untuk membayar bus adalah uang negara. “Kalau kami asal membayar, bisa kena kasus,” ujarnya. Kasus bus berkarat ini telah berlanjut pada kasus korupsi yang menjerat Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Direktur Ifani, Agus Sudiarso. 

Pengacara PT Ifani, Boyamin Saiman, mengatakan puas terhadap putusan pengadilan dan menuntut pemerintah DKI segera membayar bus yang sudah didatangkan kliennya. “Tentu itu hak mereka. Kami akan hadapi sampai Ifani mendapat apa yang seharusnya didapatkan,” kata dia.

Saat pengadaan bus Transjakarta pada 2013, PT Ifani mendatangkan satu unit bus articulated, 37 bus single, dan 124 bus kecil. “Untuk mendatangkan bus itu, PT Ifani sudah berutang ke bank, sehingga terjadi kredit macet dan aset dijual,” kata Boyamin. 

Menurut Boyamin, PT Ifani sudah mendatangkan bus merek Ankai dari Cina itu sesuai dengan prosedur dan permintaan pemerintah. Setelah ditemukan beberapa bus yang berkarat, pemerintah menolak membayarnya.


Sekongkol Tender TransJakarta ke Pengadilan 

PEMERINTAH Jakarta berencana meneruskan temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ihwal dugaan persekongkolan peserta tender pengadaan bus Transjakarta dua tahun lalu. Kepala Bagian Pelayananan Biro Hukum, Solafide Sihite, mengatakan segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kami sudah menerima salinan putusan itu,” ujar dia kemarin.

Dalam penelitian selama setahun, KPPU memutuskan 18 perusahaan yang menjadi peserta lelang pengadaan Transjakarta melanggar aturan antimonopoli, terutama Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Misalnya, ada temuan soal persamaan nomor protokol komputer untuk semua perusahaan ketika mendaftar tender.

KPPU memberi sanksi denda Rp 99 juta hingga Rp 25 miliar jika perusahaan tersebut tak mengajukan keberatan. Ketua KPPU M. Nawir Messi mengatakan perusahaan itu harus membayar sanksi yang ditetapkan KPPU ke kas negara. Jika berkeberatan, kedua pihak menempuh jalur hukum. “Membayar atau tidak tergantung keputusan hakim,” ujar dia, dua pekan lalu.

Putusan Komisi ini telah disanggah PT Mobilindo Armada Cermerlang. Menurut Manajer Pemasaran Mobilindo, Fitrian Djovani, tuduhan soal kesamaan nomor protokol komputer itu janggal karena nomor IP yang sama bisa dimiliki dua orang berbeda. “Kami sudah mengikuti tender sesuai dengan prosedur,” kata Fitrian. 

Dalam tender itu, selain perusahaan, Badan Pengkajian Teknologi diminta mengkaji spesifikasi bus. Dari temuan KPPU diketahui bahwa spesifikasi itu diarahkan ke merek tertentu yang busnya disediakan perusahaan tertentu. 

Marzan Aziz Iskandar, Ketua BPPT saat tender itu berlangsung, menyangkal turut bersekongkol. Lembaganya, kata dia, hanya memberikan perhitungan teknis bus Transjakarta yang diserahkan kepada pemerintah Jakarta. Badan dilibatkan kembali begitu ada penawaran yang masuk. “Kami menilai apakah sesuai dengan spesifikasi, sama sekali tak ikut menentukan tender,” kata Marzan. 

Berikut ini 18 perusahaan yang ikut pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013:

1. PT Adi Tehnik Equipindo

2. PT Ifani Dewi

3. PT Industri Kereta Api

4. PT Korindo Motors

5. PT Mobilindo Armada Cemerlang

6. PT Putera Adi Karyajaya

7. PT Putriasi Utama Sari

8. PT Saptaguna Dayaprima

9. PT Antar Mitra Sejati

10. PT Ibana Raja

11. PT Indo Dongfeng Motor

12. PT Mayapada Auto Sempurna

13. PT Srikandi Metropolitan

14. PT Sugihjaya Dewantara

15. PT Transportindo Bakti Nusantara

16. PT Viola Inovasi Berkarya

17. PT Zonda Indonesia

18. PT San Abadi

NINIS CHAIRUNNISA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s