Home » Transportasi Publik Jakarta » Tiru Singapura, Pengaturan Operasi Metro Mini Cs Bakal Dibatasi

Tiru Singapura, Pengaturan Operasi Metro Mini Cs Bakal Dibatasi

KAPAN ????
Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 12/10/2015 19:04 WIB
Tiru Singapura, Pengaturan Operasi Metro Mini Cs Bakal Dibatasi
Jakarta -Pengembangan transportasi di Jabodetabek bakal meniru konsep pengaturan angkutan massal di Singapura. Untuk jalur utama, warga akan diangkut dan dilayani menggunakan kereta seperti Mass Rapit Transit (MRT) hingga Kereta Rel Listrik (KRL).

Sedangkan untuk warga dari perumahan atau pusat pemukiman akan diangkut menggunakan angkutan feeder atau penopang layanan Light Rail Transit dan bus (Metro Mini Cs) menuju ke transportasi utama.

Artinya, Metro Mini hingga Kopaja yang berseliweran di Jalanan utama DKI Jakarta dan sekitarnya saat ini bakal dibatasi dan dipindahkan sebagai angkutan feeder. Untuk pengaturan dan pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada di bawah Menteri Perhubungan.

“Di Singapura, LRT adanya di ujung sebagai feeder. Di tengah kota dibawa pakai MRT. Nanti kita ada rute utama, ada rute yang feeder, yang jalan kaki juga diperbanyak juga,” kata Kepala Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan, Elly Sinaga di Kantor Balitbang, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Meski dibatasi masuk ke jalur utama, Kemenhub melalui BPTJ akan meningkatkan fasilitas dan layanan pada angkot seperti Metro Mini Cs. Untuk pengaturan ini, Metro Mini Cs akan dipaksa berada di bawah satu payung badan usaha.

“Angkot harus punya badan usaha. Dia salahi undang-undang. Dia harus punya (badan usaha). Operator Kopaja LRT, MRT, semua dikelola satu badan,” jelasnya.

Selain mengatur angkot hingga MRT, BPTJ yang mulai bekerja efektif pada 18 Desember 2015 ini bakal mengatur penggunaan kendaraan pribadi yang lalu-lalang di jalanan Jakarta.

Untuk memaksa pengguna kendaraan pribadi berpindah memakai angkutan umum, BPTJ akan membuat berbagai langkah seperti membuat regulasi jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) hingga menaikkan tarif parkir.

“Kita teken pengguna angkutan pribadi, parkir jadi mahal. Kemudian kita bikin ERP, dia juga ada kemudahan park and ride facility (parkir di fasilitas angkutan massal),” ujarnya.

Elly menegaskan BPTJ memiliki wewenang untuk menjalankan tugas itu. Apalagi BPTJ sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).

“Kenapa nggak mungkin. Meskipun kepalanya juga harus strong. Dia semacam Dirjen dan di bawah Menhub. Dia dikasih otoritas di Perpres,” ujarnya.

(feb/hen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s