Home » KUALITAS BIROKRASI » Kerja Nol Tunjangan Pol

Kerja Nol Tunjangan Pol

Etos kerja dan mental  PNS  = jijay !

 

 

Koran Tempo
RABU, 27 JANUARI 2016

Inspeksi mendadak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Arifin ke Kelurahan Kartini, di Jakarta Pusat, membuka modus pegawai negeri memanipulasi presensi��”mesin pencatat kehadiran yang menjadi tolok ukur kinerja untuk mendapatkan tunjangan. Lurah Leo Tantino terbukti memakai bawahannya untuk mengisi presensi sehingga hari kerjanya penuh meski faktanya ia berkantor selepas pukul 9. 

Camat Sawah Besar Martua Sitorus menyanggah disebut kecolongan. Dia mengaku tak me nyangka Leo Tantino punya modus mengakali jam kerja dengan cara seperti itu. “Kami tak mungkin memeriksa mesin presensi, karena itu urusan teknis,” ujarnya kemarin. 

Leo kini sudah dipecat dan menjadi staf di kantor Wali Kota Jakarta Pusat tanpa tunjangan. Ia meminta bawahannya mengisi presensi elektronik dengan cara memasukkan sidik jari bawahannya itu agar namanya tercatat di mesin. Padahal, menurut para stafnya, Leo Tantino selalu ke kantor siang. Karena itu, meski gaji nya Rp 2 juta sebulan, penghasilannya mencapai Rp 30 juta jika ditambah tunjang an. 

Modus itu diketahui ketika Arifi n berkunjung ke sana dan mengecek presensi. Tak ada nama Leo dalam daftar nama pegawai Kelurahan. Ia terkejut ketika seorang pegawai harian diminta memasukkan sidik jari dan kemudian keluar nama dia. Leo pun diperiksa pada Jumat pekan lalu dan pemecatan diputuskan saat itu juga. 

Kepala Inspektorat DKI Meri Ernahani mengatakan pengawasan kinerja pegawai ada pada atasan dari satuan kerja perangkat daerah. Inspektorat hanya bertindak jika menemukan keganjilan saat inspeksi mendadak dan mendapat laporan. “Peristiwa kemarin menunjukkan atasannya kurang cermat dalam mengawasi anak buahnya,” kata dia. 

Meri menjelaskan, seluruh kepala SKPD bertugas memeriksa laporan bawahan dan mengkonfi rmasikan di lapangan. Kepala SKPD pun berhak menghukum bawahannya yang terbukti melanggar aturan disiplin kerja. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika mengatakan saat ini pemerintah belum memasuki tahap penegakan tunjangan kinerja. Untuk mencegah manipulasi presensi, Badan Kepegawaian akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan. “Tahun ini kami harus bisa memperbaikinya,” tuturnya di Balai Kota kemarin. 

Agus menjelaskan, ada berbagai modus yang dilakukan pegawai ne geri mengakali kinerja agar mendapatkan tunjangan maksimal. Cara tersebut, antara lain, memanipulasi presensi dan membuat laporan fiktif. Namun Badan Kepegawaian tak memiliki data persentase pelanggaran itu. 

Menurut dia, seluruh pegawai DKI di berbagai lembaga memiliki potensi untuk mengakali kinerjanya. Bahkan tak tertutup kemungkinan terjadi kongkalikong antara atasan dan bawahan. Sebab, atasanlah yang akan memverifi kasi laporan yang dibuat bawahannya. Modus Leo merupakan konspirasi dia dengan bawahannya. 

Kendati terbukti ada manipulasi demi mendapat kan tunjangan maksimal, Agus mengklaim pemberian tunjangan kinerja berdampak positif bagi prestasi pegawai. Peningkatan prestasi, ujar Agus, terlihat dari serapan anggaran tunjangan ki nerja sekitar 80-85 persen. Selain itu, peningkatan kinerja terlihat dari ada nya peningkatan kepatuhan pada presensi pegawai. 

Titip Presensi hingga Laporan Fiktif 

Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, sebelum mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dinamis pegawai diperbarui melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, lembaganya menemukan beberapa pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri DKI. 

Kepala Inspektorat DKI Meri Ernahani menuturkan, selama ini ada beberapa pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pegawai Jakarta. Berikut ini beberapa modus akal-akalan pegawai: 

1. Titip presensi 

Seperti yang dilakukan Leo Tantino, presensinya yang mencapai 100 persen ternyata dilakukan oleh pegawai harian lepas. 

2. Tak masuk kantor tanpa pemberitahuan. 

Tahun lalu, staf Bagian Perencanaan dan Anggaran di Kecamatan Cempaka Putih, Nasir, dipecat karena tak masuk kerja selama enam bulan tanpa alasan. 

3. Laporan kerja harian fi ktif 

Pembuatan laporan fi ktif ini biasanya dilakukan oleh pegawai dengan melaporkan kegiatan yang tak sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Monitoring menjadi alasan paling mudah karena tak ada parameter hasil dan tuntutan menyertakan bukti pada laporan kerja. Sorenya, mereka kembali ke kantor untuk menulis laporan fiktif dan mengisi presensi lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s