Home » Jakarta Pedestrian » Bangun dan Jual Aturan Belakangan

Bangun dan Jual Aturan Belakangan

Koran Tempo RABU, 16 MARET 2016

 Bangun dan Jual Aturan Belakangan

PT Kapuk Naga Indah terus membangun di Pulau D. Ketika Tempo sampai di jembatan penghubung antara perumahan Pantai Indah Kapuk dan pulau reklamasi itu pada Sabtu pekan lalu, anak usaha PT Agung Sedayu tersebut sudah merampungkan beberapa rumah toko empat lantai berkelir cokelat muda.

Di bagian lain, beberapa kerangka bangunan sudah berdiri di atas pulau seluas 312 hektare itu. Alatalat berat dan mobil pengangkut pasir terparkir di pulau yang diberi nama: Golf Island Pantai Indah Kapuk. “Ruko mulai dibangun sekitar 1,5 tahun lalu,” kata Giyono, warga Purwodadi, Jawa Tengah, yang pernah bekerja di pulau.

Anggota Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Prabowo Soenirman, menilai pembangunan di Pulau D salah kaprah. Soalnya, aturan mengenai tata ruang di 17 pulau reklamasi, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara, belum disahkan. “Masih dibahas,” ujar dia.

Apalagi, dia menambahkan, ternyata pembangunan dimulai 1,5 tahun lalu, jauh sebelum adanya rancangan peraturan daerah oleh DPRD dan eksekutif. Karena itu, Prabowo meminta pemerintah segera menyegel bangunan di pulau itu.

Lagi pula, sejak awal Prabowo menolak proyek reklamasi di Teluk Jakarta karena menyalahi aturan. Menurut dia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 dan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, izin reklamasi merupakan wewenang kementerian. “Bukan gubernur,” kata dia.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan setiap pembangunan di atas pulau reklamasi tak meyalahi aturan. “Tidak masalah, kami sudah punya aturannya sejak 1995,” kata dia. Aturan yang dimaksud Ahok itu adalah Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Rancangan Perda Pantura yang sedang dibahas pemerintah dengan Dewan, kata Ahok, merupakan peraturan tambahan soal kewajiban pengembang yang harus direvisi.

Senada dengan Ahok, Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Vera Revina Sari menganggap PT Kapuk Naga Indah tak menyalahi aturan. Selain Perda Nomor 8 Tahun 1995, Vera membeberkan, pemerintah berpegang pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012, yang seluruhnya memuat tentang penataan kawasan reklamasi. “Masak pembangunan harus berhenti?” ujar dia.

Kalaupun ada peraturan baru, seperti Raperda Pantura yang dibahas sekarang, Vera menjelaskan, akan ada pasal tentang ketentuan peralihan. Pasal tersebut mengatur bagaimana jika ada pulau yang sudah mendapat izin dan sudah membangun. “Kami cek izinnya, sesuai tidak? Kalau tidak sesuai kami bongkar,” kata dia. 

Apabila sesuai, Vera menambahkan, bangunan itu tak dirobohkan sampai masa izinnya habis. Dia mencontohkan, pengembang membangun ruko dan masa izinnya dua tahun. Jika sampai izin habis pengembang tak membangun ruko, pengembang harus mengikuti aturan baru. “Kalau di aturan baru ruko itu daerah hijau, berarti dibangun taman.”

Seorang pegawai di PT Kapuk Naga Indah, Wiryawan, mengaku tak tahu soal pembangunan di pulau reklamasi. Dia menjelaskan perusahaan tempatnya bekerja merupakan anak usaha dari PT Agung Sedayu Group dan Salim Group. Widyawan adalah pegawai Kapuk dari Salim, sedangkan yang mengerjakan reklamasi adalah Agung Sedayu. “Silakan tanya mereka,” kata dia.

Tempo mencoba menghubungi Komisaris PT Kapuk Naga Indah Nono Sampono. Namun panggilan telepon dan pesan pendek yang dikirim tak direspons. LARISSA HUDA


Menyoal Pulau D

Dari 17 pulau reklamasi yang dibangun di utara Jakarta, baru di Pulau D yang telah berdiri properti. Mengutip iklan di laman http://www.golfislandpik.com, tercantum berbagai jenis perumahan dan rumah toko di Golf Island Pantai Indah Kapuk di Pulau D oleh PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group.

Orang yang namanya tertera dalam penawaran itu, Joely. J.T, mengatakan situs tersebut merupakan blog pemasaran. Dia menolak merinci berapa orang yang sudah membeli rumah maupun ruko di pulau reklamasi itu. “Bisa tanya ke pengembang langsung,” kata dia, kemarin. Berikut ini harga rumah dan ruko di Golf Island Pantai Indah Kapuk.

Nilai Jual Obyek Pajak

NJOP di pulau reklamasi ditentukan setelah Rancangan Perda Pantura sah. 

Luas pulau AQ

Total: 5.100 hektare atau 

setara dengan luas wilayah Jakarta Pusat.

Target pembangunan: 2020.

Kewajiban pengembang

Sebanyak 15 persen lahan untuk pemerintah Jakarta.

Jurnal Pejalan Kaki di Jakarta
jakartapedestrian.wordpress.com

 

Pengembang wajib 

menyerahkan uang dengan 

rumus: 15 persen x NJOP x 

luas lahan yang dijual.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s