Home » Jakarta Pedestrian » Kusut kisut angkutan berbasis applikasi

Kusut kisut angkutan berbasis applikasi

Pada dasarnya usaha angkutan taksi itu usaha yang sudah usang karena  kebutuhan besar akan angkutan umum tidak bisa dipenuhi.  Apalagi kota macam Jakarta yang sarana transportasi publiknya BURUK. Berpuluh tahun  taksi telah jadi primadona kelas menengah yang mengharapkan kenyamanan. IJIN usaha taksi selama puluhan tahun juga menjadi  pundi pundi buat pejabat korup dilingkungan Pemprov DKI , sampai tanda tangan wagub pun mereka berani palsukan (( lihat artikel  tanda tangan wagub DKI dipalsu ).  Setelah puluhan tahun  prektek pemberian ijin seenaknya  berakibat populasi taksi di jakarta Jabodetabek menjadi tidak jelas (tidak ada angka yang pasti !) dan didominasi oleh Blue Bird Group dan Ekspress Group

Walhasil bisnis taksi jadi  minim inovasi ( di seluruh dunia trend ini nyaris sama)  dan  pelayanan cenderung seadaanya  (pas bandrol ala blue bird) . Yang paling menjengkelkan adalah  banyak pengemudi taksi khususnya Blue Bird yang kagak tahu jalan  padahal kita harus membayaar mahal tarif argometernya ! Jika anda tanya Letak Monas ada di mana ? malah bingung dan mohon petunjuk hehe. Sialan banget !  Pekerjaan menjadi sopir memang juara di JKT.  Dari yang tidak punya ijazah sampai ijazah insinyur bisa menjadi sopir taksi atau pribadi. Karena banyak yang membutuhkan, perusahaan taksi menjadi kekuraangan sopir dan membuka rekruitmen baru yang kebanyakan dari daerah  dan baru pertama kali kenal kota Jakarta, lihat saja disemua pangkalan taksi ada spanduk butuh supir .

Nah sejak munculnya inovasi UBER dan GRAB para juragan taksi yang “cenderung” seenaknya saja menaikan tarif dan mengejar setoran menjadi kalang kibut . Dengan  UBER dan GRAB kelimpungan dan kalah bersaing.., dari tarif sampai pelayanan.

Apa masih ada harapan buat para juragan taksi besar untuk menghadapi si UBER dan GRAB ?? Menurut saya sih  masih banyak cara untuk melawan taksi applikasi !   Caranya memang harus berbarengan dengan Pemprov DKI. Nah  mumpung Pemprov DKI dipegang Koh Ahok dan aparat DKI  sudah dibersihkan  mungkin ada kebijakan yang bisa disusun untuk menyenangkan semua pihak, tidak hanya juragan taksi tentunya.

Salah satu alternatif adalah :

*) Buat perusahaan taksi : tingkatkan pelayanan taksi . Diseleksi lagi sopir taksinya.. Yang tidak tahu jalan tidak boleh bawa mobil dulu..

*) Buat Pemprov DKI, STOP keluarkan ijin taksi reguler.Cek lagi ada berapa ribu taksi di JABODETABEK..  Blue bird saja punya 20000 an kendaraan, dari beragam nama (pusaka, morante, dll )

*) Pungutan liar dan resmi dihapus atau ditiadakan untuk angkutan publik. Cukup dari pajak dan retribusi saja.. Sekarang ini taksi resmi dibebani macam macam pungutan, mulai dari KIR, dll.

*) Dan perusahaan taksi harusnya juga sama sama kembangkan applikasi ala UBER.. , jangan cuman mengeluh !

*) Tindak semua angkutan yang tidak menjamin keamanan dan ada asuransi macam GOJEK, OJEK, BAJAJ liar, MetroMINI dan BEMO !

Selamat berjuang !

 

++++

Tarif Angkutan Online Bisa Murah, Ini Kata Ahok

SELASA, 15 MARET 2016 | 13:45 WIB

Tarif Angkutan Online Bisa Murah, Ini Kata Ahok

Aplikasi GrabTaxi. TEMPO/Charisma Adristy

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tarif angkutan berbasis aplikasi bisa lebih murah lantaran mereka tak membayar pajak. Sementara pengusaha angkutan dikenakan pajak 25-28 persen setiap tahunnya.

Basuki pun mendorong agar angkutan berbasis aplikasi, seperti Grab dan Uber, bisa mendaftarkan diri. Sehingga baik angkutan konvensional maupun aplikasi bisa bersaing secara sehat. “Kalau sekarang kamu bisa lebih murah dong, kamu enggak mesti bayar pajak, bayar asuransi. Sementara perusahaan taksi harus bayar pajak dan asuransi,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

Basuki memperkirakan ke depan pengelolaan taksi akan berubah menggunakan aplikasi. Namun semuanya harus bersaing secara sehat. “Diakui memang masa taksi ke depan ini akan berubah. Tapi tetap harus legal, kalau enggak kan kasihan perusahaan dikenakan pajak 25-28 persen,” ujarnya.

Menurut Basuki, mereka diperbolehkan untuk tetap beroperasi dengan plat hitam, seperti rental mobil. Namun sebelumnya harus mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. “Ini mesti ada keadilan. Saya katakan kalo Grab segala macam bisa jadi taksi sewa pelat hitam tidak apa-apa. Tapi mereka mesti daftar sebagai pengusaha yang menyewakan taksi, artinya harus tempel logo di mobil,” ujarnya.

BISNIS.COM

 

+++++

Tanda Tangan Wagub DKI Dipalsu

SELASA, 03 MEI 2005 | 06:37 WIB

Tanda Tangan Wagub DKI Dipalsu

TEMPO Interaktif, Jakarta:Izin operasional taksi Primer bermasalah. Pasalnya, perusahaan taksi PT Primer Metro Transindo yang mendapat izin pada Oktober 2003 silam dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, ternyata tanda tangannya palsu. Izin pengadaan sebanyak 300 unit taksi Primer terancam tidak dipenuhi seluruhnya. “Tanda tangan saya tidak seperti itu dan tidak pernah seperti itu,”ujar Fauzi Bowo kepada wartawan, Senin (2/5).

Wakil Gubernur mengungkapkan, kasus ini terkuak berkat temuan Biro Administrasi Perekonomian DKI pada Maret lalu. Saat itu, kantor biro tengah mengevaluasi izin prinsip usaha angkutan taksi yang hendak dibatasi. “Kami heran ada izin taksi yang baru keluar. Padahal (saat itu) kami menunda pemberian izin karena menunggu kesepakatan antara pemerintah DKI dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta,” ujar Fauzi.

Jumlah perusahaan berikut armada taksi di Ibu Kota, kata Fauzi, sudah membuldak. Tapi, permohonan izin terus mengalir. Salah satunya taksi Primer yang beralamat di Kompleks Gading Bukit Indah K/24, Jakarta Utara. Yang membuat Fauzi kaget, surat izin No. 2938/-1.811.32 tertanggal 8 Oktober 2003 tidak terdaftar di Biro Umum Provinsi DKI. “Serta ada kejanggalan dalam redaksi. Terkesan tanggal 8 Oktober 2003 diperbarui,” ungkapnya.

Fauzie menambahkan, kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi, katanya, sudah diperiksa sejak 8 April 2005. “Saya juga minta Bawasda (Badan Pengawas Daerah) menginvestigasi kasus ini,” pintanya. Bawasda, kata dia, sudah bergerak dengan memanggil sejumlah orang yang berhubungan dengan pembuatan surat izin taksi. “Saya tidak menyebut Dinas Perhubungan diperiksa lo…,” sergahnya menjawa pertanyaan kemungkinan keterlibatan orang dalam Dinas Perhubungan.

Kepala Subdinas Uji Kendaraan Dinas Perhubungan DKI Bambang Gardjito menjelaskan, surat izin taksi Primer diterima dari seorang staf Dinas Perhubungan pada 27 Agustus 2003. Dalam surat disebutkan, dinas meminta Wakil Gubernur DKI menerbitkan izin pengusahaan taksi Primer. Anehnya, bagian tata usaha wakil gubernur tidak pernah memcatat surat itu masuk. “Saya menganut azas praduga tidak bersalah. Saya tidak mau mencurigai orang luar,” tutur Fauzi. 

Sementara itu, Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Herry Rotty mengatakan, kasus pemalsuan tanda tangan menjadi urusan pemerintah. “Kami selaku pengusaha tetap berpatokan pada prosedur dan terbitnya surat izin. Karena itu, pengadaan 300 taksi harus tetap berlaku,” ujar Herry pada Tempo semalam

Menurutnya, pengusaha taksi Primer memang anggota Organda DKI. Upaya yang ditempuh untuk mendapatkan izin taksi sudah benar. “Kami ikut memperjuangkan,” katanya. Taksi Primer yang sudah beroperasi, katanya, baru 30 unit dari 50 armada pada tahap pertama realisasi. Dengan berpegang pada legalitas prosedur, hemat Herry, pemerintah DKI tidak bisa membatalkan surat keputusannya secara sepihak. “Kami berharap pemerintah konsisten dengan memberi izin 300 unit taksi Primer,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s