Home » kasus » Korupsi UPS Menguak Sumber Waras

Korupsi UPS Menguak Sumber Waras

Jakarta oh Jakarta…

 

Senin, 28 Maret 2016

 Korupsi UPS Menguak Sumber Waras

JAKARTA – Korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik membuka asal mula pembelian Rumah Sakit Sumber Waras pada 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa dugaan korupsi pembelian rumah sakit itu, sementara kasus korupsi UPS senilai Rp 161 miliar tengah disidangkan dengan terdakwa Alex Usman, mantan Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI menyusupkan proyek UPS karena tak dibahas bersama pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 Perubahan. Tudingan Ahok itu, seperti dimuat dalam artikel di majalah Tempo edisi pekan ini, terkuak oleh surat Ketua Komisi E periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, Firmansyah.

Ia sudah menjadi tersangka dalam perkara itu. Surat Firmansyah pada 25 Juli 2014 menanggapi program pembelian RS Sumber Waras dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai kegiatan prioritas pemerintah. Ia mencoret dua rencana itu dan menggantinya dengan pembelian UPS, mesin cetak tiga dimensi, serta alat fitnes untuk sekolah senilai Rp 1,6 triliun.

Seorang pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengatakan pencoretan itu biasa dilakukan Dewan agar proyek yang mereka usulkan masuk APBD. Karena sudah terbiasa, ia pun mencoret banyak usulan pemerintah di pos lain dan mengalihkan dananya untuk membeli RS Sumber Waras dan Kartu Jakarta Pintar.

Maka, ketika naskah APBD dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, pembelian RS Sumber Waras, KJP, UPS, dan mesin cetak masuk daftar perencanaan. Pejabat ini melaporkan pemindahan-pemindahan mata anggaran itu kepada Kepala Bappeda Andi Baso Mappapoleonro. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 melarang kegiatan dalam APBD yang tak tercantum dalam usulan pemerintah.

Andi membenarkan soal utak-atik anggaran itu. Pembelian RS Sumber Waras ia sisihkan dari penyertaan modal pemerintah untuk banyak perusahaan daerah. “Saya lapor ke Sekretaris Daerah dan Gubernur dalam beberapa kali rapat pimpinan,” kata Andi, yang kini menjadi staf Badan Pendidikan dan Latihan, Sabtu lalu.

Pernyataan Andi itu berbeda dengan pernyataan Gubernur Basuki alias Ahok yang konsisten menyatakan tidak tahu soal proyek UPS. “Saya juga tak dilapori, karena pejabat baru waktu itu,” kata Sekretaris Daerah Saefullah.

Basuki mengaku baru tahu ada proyek senilai Rp 300 miliar itu ketika sedang menyusun APBD 2015 pada akhir 2014. Meski begitu, ia tak menampik dihubungi Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan soal RS Sumber Waras. “Dia tanya, apakah pembelian itu penting? Gue jawab penting karena prioritas,” katanya.

Adapun Ferrial tak mau memberi konfirmasi soal cerita Basuki. “Saya enggak tahu,” kata pensiunan jenderal yang menjadi politikus Demokrat ini. Ahok menyangkal ada kesepakatan membiarkan pengadaan UPS agar bisa membeli RS Sumber Waras. ERWAN HERMAWAN | SYAILENDRA PERSADA | LINDA TRIANITA


Proyek-proyek Dewan

Sejatinya, DPRD berhak mengusulkan program dalam APBD setelah menyaring usulan dari konstituen. Pengadaan UPS dan mesin cetak tiga dimensi diusut polisi karena diduga diselundupkan karena tak diusulkan ke pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa proyek-proyek tersebut sarat korupsi.

Pembelian UPS

Pengadaan 49 unit UPS Rp 300 miliar untuk sekolah di Jakarta Barat dan Pusat

Tersangka:

Alex Usman, Kepala Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat

Zainal Soleman, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat

Firmansyah, Ketua Komisi E dari Demokrat

Fahmi Hasibuan, anggota Komisi E

Harry Lo, Direktur PT Offistarindo Adhiprima, pemenang tender

Kerugian : Rp 164,6 miliar

Digital Education Classroom senilai Rp 71,9 miliar

Untuk 12 sekolah di Jakarta Barat

Status: Penyidikan

Kerugian: Rp 21,6 miliar

Pembelian Alat Fitnes

Untuk sekolah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat senilai Rp 25,5 miliar.

Status: Belum diselidik

Kerugian: Rp 15,6 miliar

Pengadaan digital visualizer system senilai Rp 12,9 miliar

Status: belum diselidik

Kerugian: Rp 4,2 miliar

+++++

Gerormbolan “losers” a.k.a PECUNDANG :

Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab dan Ketua GMJ Kiai Fachrur Rozi Menyerukan Demo Besar ke KPK

JAKARTA (VOA-ISLAM.COM)–Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dan Ketua GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta), Kiai Fachrur Rozi, saat bersilaturrahmi di rumah Kiai Rasyid Abdullah Syafi’i, di Masjid al-Barkah, Kampung Bali Matraman, menyampaikan bahwa akan diselenggarakan aksi demo yang diikuti seluruh elemen rakyat dan umat Islam di Jakarta yang melakukan tuntutan agar Ahok segera di jebloskan ke penjara, Ahad, 27/03/2016.

Silaturrahmi yang berlangsung di rumah Kiai Rasyid itu, dihadiri sejumlah ulama, habaib, dan kiai, sejak pagi hari, pukul 8.00. Dilanjutkan dengan Imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab menyampaikan pidatonya di Masjjid al-Barkah. Pertemuan yang berangsung pagi itu, membahas tentang Pilgub di DKI, yang akan berlangsung bulan Februari 2017, dan para ulama, habaib, dan kiai, bertekad ingin DKI dipimpin oleh seorang Muslim, dan berjuang secara total melengserkan Ahok.

Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab dan Kiai Fachrur Rozi, menyampaikan di depan para ulama, habaib, dan kiai, bahwa tanggal 4 April akan dilangsungkan aksi demo ke KPK. Para ulama, habaib, dan kiai menuntut segera Ahok di proses secara hukum atas dugaaan korupsi, seperti hasil laporan investigasi oleh BPK. Di mana terjadi korupsi atas kasus rumah sakit Sumber Waras, yang senilai Rp 142 miliar.

Habib Rizieq dan Kiai Fachrur Rozi, menyerukan kepada seluruh umat Islam dan masyarakt Jakarta berpartisiapsi dalam aksi 4 April yang akan datang. Aksi demo besar itu,  sesudah dari KPK akan dilanjutkan menuju DPRD DKI yang sudah mengeluarkan sikap Ahok, yang diduga korup.

Sementara itu, dampak dari keputusan Partai Hanura, yang secara resmi memberikan dukungan kepada Ahok, sejumlah pengurus Partai Hanura telah mengundurkan diri. Pengurus Hanura yang mengundurkan diri menilai keputusan yang diambil pimpinan Partai Hanura, tidak sesusai dengan hati nurani mereka. Bagaimana Partai Hanura yang konon menjadi “Hati Nurani Rakyat” mencalonkan Ahok? Sementara itu, Partai PKB secara terbuka telah menyatakan menolak mendukung Ahok.* [Hamzah/voa-islam.com]

– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2016/03/28/43092/imam-besar-fpi-habib-rizieq-syihab-dan-ketua-gmj-kiai-fachrur-rozi-menyerukan-demo-ke-kpk/#sthash.UXvh6gaV.dpuf

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s