Pertumbuhan Kendaraan Turun

Pembenahan Transportasi Publik Mendesak Dikebut

JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan Pemerintah Provinsi DKI dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada 2014 diperkirakan turun sekitar Rp 500 miliar dibandingkan dengan tahun lalu. Rata-rata pertambahan jumlah kendaraan baru tahun ini juga turun. Fakta ini kemungkinan menunjukkan peningkatan peminat transportasi publik.Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Iwan Setiawandi mengatakan, pendapatan pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 2014 diperkirakan tidak mencapai target. ”Kami menargetkan, penerimaan dari BBNKB tahun ini Rp 6,4 triliun. Tetapi, sampai sekarang, baru tercapai sekitar 87 persen (Rp 5,57 triliun),” katanya, Selasa (9/12).

Adapun penerimaan pajak dari BBNKB 2013 mencapai Rp 6,14 triliun.

Iwan menambahkan, jumlah kendaraan baru di Jakarta juga turun. Tahun lalu, jumlah mobil baru rata-rata 600 unit per hari. Saat ini, jumlahnya hanya sekitar 550 unit per hari.

Menurut Iwan, pembelian mobil kelas premium, yang harganya di atas Rp 350 juta per unit, juga turun. Kebanyakan orang membeli mobil murah yang harganya sekitar Rp 100 juta per unit.

”Ini juga berpengaruh pada besar BBNKB yang dibayarkan karena penghitungan BBNKB mengacu pada nilai jual kendaraan itu,” ujarnya.

Bahkan, jumlah sepeda motor baru pun turun, dari rata-rata 1.700 unit per hari menjadi 1.600 unit per hari.

Pendapatan dari BBNKB merupakan terbesar kedua di DKI Jakarta setelah Pajak Bumi dan Bangunan.

Urutan ketiga penerimaan daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk PKB, diberlakukan pajak progresif.

Menurut rencana, pajak progresif PKB akan naik tahun depan. Pajak untuk kendaraan pertama tahun depan dipatok 2 persen dari nilai jual kendaraan atau naik dibandingkan dengan pajak kendaraan pertama tahun ini, yakni 1,5 persen. PKB kendaraan kedua akan menjadi 4 persen (dari 2 persen). Sementara PKB kendaraan ketiga akan menjadi 6 persen (2,5 persen). PKB kendaraan keempat dan seterusnya dikenai 10 persen (4 persen).

Analisis pergerakan wargaSecara terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Sawidji Widoatmodjo berpendapat, data penurunan penerimaan pajak dari BBNKB ini mesti dianalisis lebih mendalam untuk mendapatkan penyebab penurunan pajak itu.

”Kalau penurunan pajak itu disebabkan kesadaran masyarakat bahwa menggunakan mobil di Jakarta ini sudah sangat sulit, penurunan pajak BBNKB itu merupakan berita baik. Tetapi, jika penyebabnya karena masyarakat tidak mampu membeli mobil, ada persoalan kesejahteraan di situ,” ujarnya.

Jika warga memilih tidak membeli kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum, tren penurunan penerimaan pajak ini tidak bisa dijadikan indikator penurunan ekonomi Jakarta. Sebab, orang yang sedianya bisa membeli memilih untuk tidak membeli kendaraan bermotor.

Di sisi lain, Pemprov DKI sedang terus mendorong pelayanan transportasi massal. ”Yang pasti, tren penurunan pajak ini berpotensi mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya,” katanya.

Angkutan massal, seperti KRL Commuter Line, menurut Sawidji, merupakan satu kemungkinan pengganti kendaraan pribadi. ”Apalagi, jika melihat ada perbaikan pelayanan perkeretaapian,” ujarnya.

Perbaikan angkutan umum, menurut Sawidji, perlu juga melibatkan investor swasta yang berani masuk ke Jakarta dan mengelola angkutan umum dengan baik. Di sisi lain, bisnis angkutan perkotaan tidak bisa dihitung sebagai bisnis murni, tetapi juga membutuhkan subsidi pemerintah. Untuk kota yang rawan macet seperti Jakarta, perbaikan transportasi ini mendesak.

Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, meski penurunan penerimaan BBNKB ini sedikit, fakta ini kemungkinan disebabkan orang mengurangi pembelian kendaraan baru.

Sama seperti Sawidji, Ellen berpendapat, perlu ada penelitian yang lebih mendalam tentang moda transportasi yang digunakan warga saat ini. ”Di lapangan, kemacetan tidak berkurang. Karena itu, perlu dilihat juga, apakah orang benar beralih ke angkutan umum daripada membeli kendaraan pribadi atau ada sebab lain?” ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas untuk penghapusan kendaraan berusia tua. Pembatasan usia kendaraan pun hanya diberlakukan untuk angkutan umum. Akibatnya, meskipun pertumbuhan kendaraan baru berkurang, tetapi masih banyak kendaraan lama yang beroperasi.

Ellen mendesak Pemprov untuk segera membenahi transportasi massal agar orang yang mencoba angkutan umum tidak
kapok dan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi saat ini harga bahan bakar bersubsidi mendekati harga keekonomian.

”Program yang tertunda tahun ini, seperti pembelian bus transjakarta, mesti diselesaikan tahun 2015. Begitu juga dengan revitalisasi angkutan reguler berupa penataan trayek dan peremajaan kendaraan harus dilakukan tahun depan. Kalau tidak dilakukan, kemungkinan biaya transportasi dengan angkutan umum lebih tinggi dibandingkan dengan sepeda motor,” ujarnya. (ART)

Kembali Terjadi Perampokan di Taksi, Polda Usul Dishub Larang Taksi Milik Pribadi

Ini tanggung jawab DISHUB DKI yang memberi ijin taksi “abal abal” an. Masih ingat PRESIDEN TAKSI  yang terkenal busuk, tapi tetap beroperasi dengan nama yang berbeda beda ( milik perorangan ) namanya bisa jadi PRESTASI, PE taksi. Yang mirip dengan Taksi Ekspress namanya PRATAMA.. kadang kadang taksi taksi abal ini jika ditanya mereka mengaku dari perusahaan taksi Ekspress.. Sudah keterlaluan . Sudah saatnya KA DISHUB DKI bertindak tegas, dan jangan spt si Udar P sok tegas tapi minta duit.

Jumat, 5 Desember 2014 | 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Terjadinya kembali aksi perampokan dengan menggunakan taksi dinilai tidak terlepas dari minimnya pengawasan taksi-taksi yang dimiliki secara pribadi.

Polda Metro Jaya akan menyarankan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar tidak mengeluarkan izin untuk taksi dimiliki pribadi.

”Kami akan usulkan ketika ada rapat-rapat (dengan Dishub), intinya untuk operator taksi agar perusahaan yang jelas, taksi perorangan bisa dimasukkan atau digabungkan ke perusahaan taksi yang sudah ada manajemennya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Jumat (5/12/2014).

“Jadi tidak ada lagi taksi yang pergi dan pulang ke rumah. Itu sangat dipertanyakan,” ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya. Taksi, kata dia, adalah angkutan umum yang paling nyaman dan sudah seharusnya diatur jelas regulasinya.

Sebagai angkutan umum yang menyasar segmen pasar premium, lanjut Rikwanto, sudah seharusnya keamanan penumpang terjamin. 

Dua kasus perampokan terhadap penumpang taksi kembali terjadi dalam waktu berdekatan. Satu kejadian berlangsung di Jalan HR Rasuna Said, dan satu kejadian lain di kawasan Sudirman Center Bussines District (SCBD).

Karyawati Jadi Korban Rampok Taksi di Kuningan

Petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti serta tiga tersangka spesialis perampokan penumpang dalam taksi saat gelar perkara di Sub Dit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta, Jumat (9/11). TEMPO/Tony Hartawa

TEMPO.CO, Jakarta – Seorang karyawati swasta berinisial RW, 27 tahun, mengalami perampokan saat menaiki sebuah taksi di Kuningan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 28 November 2014, saat korban hendak pulang melalui Jalan Mega Kuningan.

Kepala Kepolisian Sektor Metro Setiabudi Ajun Komisaris Besar Audi Latuheru mengatakan perampokan terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. “Korban naik taksi di Mega Kuningan,” ujar Audi kepadaTempo, Senin, 1 Desember 2014. 

Setelah duduk di jok belakang taksi, RW baru menyadari ada orang selain dirinya dan sopir berada di dalam taksi. Ditambah lagi, seorang pelaku lainnya ikut naik saat taksi tersebut melintas di Mal Ambasador. 

Korban langsung ditodong agar menyerahkan harta bendanya berupa ponsel dan uang Rp 1 juta. “Korban diancam sehingga tak bisa berteriak meminta pertolongan,” ujarnya.

Setelah merampas harta bendanya, RW diturunkan di Menteng, Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah tiga orang itu melarikan diri ke arah Senen, Jakarta Pusat.

Kepolisian, kata Audi, telah mengantongi ciri-ciri mobil yang ditumpangi korban. “Kami masih mendalami dan mengejar para pelaku,” ujarnya. Audi mengimbau agar siapa pun yang akan menumpang taksi atau kendaraan lainnya agar lebih waspada, terutama pada malam hari.

NINIS CHAIRUNNISA

Angkutan Umum Bersiap

JUMAT, 14 NOVEMBER 2014

Harga BBM Naik, Penumpang Mungkin Bertambah

JAKARTA, KOMPAS — Pengelola berbagai moda angkutan umum di Jakarta mulai bersiap menghadapi kenaikan harga BBM yang mungkin akan segera terjadi. Selain penyesuaian tarif, pengelola angkutan umum bakal berbenah karena ada potensi lonjakan penumpang setelah kenaikan harga BBM.Koordinator Suara Transjakarta David Tjahjana memperkirakan, ada kenaikan jumlah penumpang transjakarta seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. ”Kalau perkiraan kasar, sekitar 30 persen tambahan penumpang setelah harga BBM bersubsidi naik,” katanya, Kamis (13/11).

Kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum karena selisih biaya transportasi yang signifikan. Ditambah lagi, akan ada kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat. Karena itu, kemungkinan akan ada pengguna kendaraan bermotor pribadi berpindah menjadi pelanggan angkutan umum, khususnya transjakarta. Apalagi, jaringan transjakarta cukup luas sehingga memudahkan mobilitas warga di wilayah Jakarta.

David menilai, sterilisasi jalur transjakarta harus dilakukan agar mobilisasi bus lancar dan waktu tempuh bus efisien. Namun, operator wajib memastikan setiap bus dalam kondisi andal sehingga gangguan di perjalanan bisa diminimalkan.

Sejumlah pengelola angkutan umum memastikan akan ada perubahan tarif yang signifikan jika harga BBM, seperti solar dan premium, subsidi naik.

Direktur Umum Perum PPD Pande Putu Yasa mengatakan, kenaikan tarif angkutan terintegrasi transjabodetabek tergantung dari persentase kenaikan harga BBM. Selain itu, kenaikan tarif harus mengacu pada aturan pemerintah yang diterapkan Kementerian Perhubungan.

Adapun awak angkutan umum kopaja AC dan metromini berharap, ada subsidi dari pemerintah untuk angkutan umum. Menurut pengelola, mereka tidak bisa serta-merta menerapkan kenaikan tarif tinggi karena khawatir penumpang kabur.

Kepala Operasi Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Jakarta Utara Farid Effendi mengatakan, beberapa tahun terakhir sebagian pengusaha angkutan kesulitan mengimbangi kenaikan harga bahan bakar, onderdil, dan
lainnya. Mereka kini menganggurkan kendaraannya karena terus rugi.

”Saat ini, angkutan kota di Jakarta Utara yang beroperasi ada sekitar 1.200 unit dari total 1.400 unit yang ada karena sepi penumpang akibat maraknya kendaraan pribadi. Perlu campur tangan kebijakan pemerintah agar angkutan bisa berkembang,” ujarnya.

Para penyedia jasa penyeberangan tujuan Kepulauan Seribu memilih tidak menaikkan tarif terburu-buru. Kamis kemarin, mereka masih mematok tarif Rp 35.000 per penumpang rute Muara Angke-Pulau Tidung.

Tambah perjalananPT KAI Commuter Jabodetabek menambah dua rangkaian KRL mulai Senin (17/11). Dengan tambahan ini, ada tambahan 10 perjalanan di lintas Bogor dan 12 perjalanan di lintas Serpong.

Dirut PT KAI Commuter Jabodetabek Tri Handoyo mengatakan, penambahan ini ditujukan untuk mengantisipasi pertambahan penumpang setelah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sementara Perum PPD segera menambah 78 unit bus transjabodetabek sehingga total bus yang beroperasi nanti menjadi 88 unit. Bus itu melayani rute Blok M-Ciputat serta tiga rute baru, yakni Tangerang-Ancol, Depok- Grogol, serta Summarecon Bekasi-Bundaran HI. ”Pada Minggu ketiga bulan Desember, bus-bus itu akan datang,” kata Pande.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, berpendapat, subsidi BBM idealnya dipakai untuk membangun sistem transportasi publik. Khusus untuk Jabodetabek, kompensasi bisa dimanfaatkan untuk meremajakan kendaraan, mengonsolidasi operator perseorangan menjadi badan usaha, dan memperbaiki layanan. Perbaikan itu antara lain mengganti izin trayek dengan kontrak jasa pengangkutan berkualitas.

(ART/MKN/WIN/DEA/PIN)

Ahok Tolak Tawaran Investasi di Monorel Adhi Karya

Kenapa Koh ??

 

Kamis, 30 Oktober 2014 | 10:39 WIB
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak penawaran investasi pembangunan monorel oleh PT Adhi Karya. Basuki menjelaskan, PT Adhi Karya sempat menemuinya dan menawarkan agar Pemprov DKI Jakarta berinvestasi dalam pembangunan monorel yang akan digarap oleh salah satu badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

“Mereka tawarkan kita untuk berinvestasi. Aku bilang tidak tertarik (untuk investasi), daripada kami investasi di sana, lebih baik bangun properti,” kata Basuki, di Balaikota, Kamis (30/10/2014).

Kendati demikian, Basuki tetap memberi peluang PT Adhi Karya membangun monorel di Jakarta. PT Adhi Karya berencana membangun monorel dengan rute Kuningan-Cawang-Bekasi Timur dan Cawang-Cibubur sepanjang 52 km, yang diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun.

Rencananya, megaproyek monorel fase I akan dibangun dari pusat permukiman dan sumber kendaraan di wilayah Cibubur di Jakarta Timur dan Bekasi Timur di Jawa Barat. Selanjutnya, dua titik monorel tersebut terkoneksi hingga wilayah Cawang.

Dari Cawang, penumpang akan didistribusikan menggunakan kereta monorel otomatis menuju pusat bisnis dan perkantoran di Kuningan, Jakarta Selatan.

Kota termacet di Indonesia ternyata ….

Bekasi tidak juaranya macet ??

Kemacetan merupakan salah satu persoalan paling krusial yang dihadapi oleh kota-kota besar. Untuk mengetahui kota mana yang paling rawan kemacetan diperlukan sebuah ukuran berdasarkan rasio volume kendaraan dan kapasitas jalan atau biasa volume capacity ratio (VCR).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Elly Adriani Sinaga  menerangkan, VCR merupakan perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan itu sendiri. Misalnya, jika sebuah kota memiliki level VCR di 0,7 berarti angka 7 untuk volume kendaraan sedangkan 10 untuk kapasitas jalan.

“0,7 artinya lalu lintas jalan, terus berhenti, kapasitas 10 terisi 7,” kata dia di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Berdasarkan data Kemenhub terdapat tiga kota dengan tingkat kemacetan paling tinggi berdasarkan VCR. Dari data itu, Kemenhub menyebut DKI Jakarta memiliki angka VCR tertinggi yaitu mencapai 0,85 dengan rata-rata kecepatan kendaraan 10-20 km per jam.

Bogor memiliki VCR 0,86 dengan kecepatan kendaraan 15,32 km per jam dan Bandung memiliki level VCR 0,85 dengan kecepatan 14,3 km per jam.

Menurut Elly, masalah ketersediaan jalan dan volume kendaraan di tiga kota besar tersebut mesti segera diselesaikan. “Tata guna lahan dan perencanaan transportasi, kalau tidak diselesaikan sampai kiamat tidak akan selesai,” tuturnya.

Dia menerangkan, cara mengurai kemacetan ialah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mendorong ke pemakaian kendaraan umum.

Dia menyebutkan caranya dengan memberikan fasilitas yang komplit untuk orang-orang yang tinggal di perumahan. Jadi, kata dia orang-orang tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk keluar dari wilayah perumahan tersebut.

Kemudian peningkatan kualitas pada transportasi umum seperti Transjakarta. Itu supaya masyarakat umum betah menggunakan transportasi publik.

Tak hanya, salah satu caranya ialah pengenaan retribusi electronic road pricing (ERP) di jalan-jalan daerah.

“ERP tercantum dalam PP, disebut pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas,” tandas dia. (Amd/Gdn)

Ahok Akui Pelayanan Bus TransJ Kurang Mengakomodir Kaum Difabel

yang umum saja kualitasnya masih kedodoran , Koh Ahok !
Rabu, 15/10/2014 18:17 WIB

Sukma Indah Permana – detikNews

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui bahwa bus TransJ belum mengakomodir kepentingan kaum difabel. Menurutnya, ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Sistem bus kita harus bisa menyediakan (akses) untuk orang-orang disabilitas,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2014).

Menurutnya, infrastruktur bus TransJ juga belum sesuai dengan kebutuhan kaum difabel. Tak hanya itu, Ahok meminta para petugas bus TransJ untuk lebih peka.

“Sebenarnya sudah ada perdanya,” imbuhnya.

Pihaknya akan melakukan pelatihan untuk para petugas dan awak bus TransJ terkait hal tersebut.

“Kita musti latih mereka supaya peka, petugas haltenya harus peka,” kata Ahok.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.