DKI Beri Lampu Hijau Operasional ”Bodetabek Shuttle Express”

Kompetisi Layanan Moda Baru

JAKARTA, KOMPAS — Moda angkutan umum baru, bermunculan di Jakarta. Setelah metro kapsul, kini bodetabek shuttle express dikenalkan kepada warga. Moda angkutan berupa bus ini melayani penumpang dari permukiman ke pusat bisnis dan operator menawarkan lajur khusus di jalan tol.

Lajur khusus di jalan tol diupayakan untuk mempercepat perjalanan moda ke tempat tujuan. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengatakan, layanan inilah yang akan diberikan kepada warga agar mau beralih ke angkutan publik.

”Selama ini, orang mengeluh naik angkutan umum itu lama. Kami ingin agar angkutan umum bisa cepat sehingga diminati orang. Kami ingin ada kompetisi yang positif antarmoda angkutan,” kata Budi Karya Sumadi, Minggu (6/4), di Jakarta.

”Layanan ini akan dikelola PT Jakarta Marga Jaya, anak perusahaan PT Jakpro (Jakarta Propertindo). Tujuan kami untuk memberikan pilihan angkutan publik lebih banyak kepada masyarakat,” kata Budi.

Menurut Budi, nantinya PT Jakarta Marga Jaya (JMJ) akan menjalankan fungsinya sebagai operator sekaligus koordinator operator yang ikut bergabung. Sejauh ini, PT JMJ menjajaki kerja sama dengan dua operator lain, yakni PO Dewi Sri dan PO Mayasari Bhakti.

Dalam waktu dekat, bodetabek shuttle express akan diujicoba di rute Mal Bintaro ke Plaza Indonesia. Rute ini dipilih karena banyak warga dari kawasan Bintaro yang bekerja di kawasan Jakarta Pusat.

”Kami akan melihat operasionalnya selama uji coba dua bulan pertama. Selanjutnya kami lakukan evaluasi,” kata Budi.

Bodetabek shuttle express diyakini tidak akan mengganggu operasional bus lain di rute yang sama. Moda ini tidak akan menaikkan ataupun menurunkan penumpang selama dalam perjalanan.

Lampu hijauKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta M Akbar menilai layanan bodetabek shuttle express sangat menjanjikan. Kehadiran moda angkutan baru di Jakarta memberi angin segar terhadap layanan konsumen. Semakin banyak yang beroperasi, kata Akbar, semakin bagus sehingga setiap moda bersaing meningkatkan kualitas layanan.

Beberapa moda yang muncul terakhir menawarkan kreativitas, baik dari sisi kecepatan maupun teknologi. ”Ini kondisi yang baik, kami buka kesempatan moda apa pun untuk berkembang. Asal memungkinkan dan layak dioperasikan,” kata Akbar.

Teknologi dan subsidiMenurut pengamat transportasi Iskandar Abubakar, membangun sistem transportasi publik yang baik tidak bisa lepas dari dua hal penting. Pertama, teknologi yang diterapkan sebaiknya sudah terbukti, antara lain dari sisi keamanan dan kenyamanan penumpang, kemudahan operasional dan perawatan, serta kapasitas angkut besar.

Kedua, kestabilan pelayanan angkutan publik di dunia dapat dicapai karena dukungan subsidi dari pemerintah. Hanya ada sedikit pemerintah yang tak menyubsidi angkutan massal perkotaannya, salah satunya Hongkong.

Menurut Iskandar, memang tidak ada salahnya DKI mencoba moda transportasi yang terbilang baru di Indonesia, seperti metro kapsul dan bodetabek shuttle express. ”Kalau metro kapsul saya belum yakin teknologinya sudah teruji, tetapi jaringan bus bodetabek express masih mungkin karena kita sudah pengalaman dengan bus,” katanya.

Terkait subsidi, Iskandar menjelaskan hal itu masih amat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan operasional angkutan publik. Sebab, di Jakarta masih banyak warga tidak mampu dengan pendapatan per kapita di bawah kota-kota seperti Hongkong dan Singapura.

Potensi penumpang angkutan umum besar dan dipastikan terus meningkat di Jakarta. Namun, tanpa subsidi pemerintah, harga tiket setiap moda pasti akan tinggi dan tak bisa dijangkau sebagian warga Jakarta dan sekitarnya.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Ellen SW Tangkudung, yang baru dikukuhkan pekan lalu, berulang kali mengingatkan, selain penambahan jenis ataupun jumlah moda angkutan massal, yang penting harus terintegrasi, termasuk dengan angkutan reguler. Jika tidak, publik akan tetap susah melakukan mobilitas.(NDY/NEL)

KOMENTAR

17 Langkah Penanganan Kemacetan Belum Terlaksana (OMDO !)

Urusan yang penting di negeri ini memang hanya omong doang ! Tapi urusan sepele bisa menjadi penting.
Headline

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama – (Foto: inilahcom)
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan – Kamis, 20 Maret 2014 | 18:05 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan di Jakarta belum dapat teratasi. Ada beberapa langkah dari 17 langkah penanganan kemacetan Jakarta yang belum terlaksana sama sekali.

Rapor merah penanganan kemacetan Jakarta, menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, dilihat berdasarkan hasil evaluasi 17 langkah penanganan kemacetan Jakarta yang dilakukan di Istana Wakil Presiden (Wapres), dua hari lalu.

“Memang kita bertemu dengan Wakil Presiden Boediono dan tim penanganan kemacetan pemerintah pusat. Untuk evaluasi 17 langkah tersebut. Ternyata yang dinilai masih merah ada dua langkah,” katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Dua langkah penanganan kemacetan yang dinilai masih merah adalah penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik dan sterilisasi busway yang belum berjalan sesuai dengan diharapkan.

Dua aja yang yang masih merah. ERP sama sterilisasi busway. Harusnya evaluasi dilakukan tiap tiga bulan sekali. Tapi ini saja kumpulnya dua tahun. Tapi kita sudah janji kumpul tiap 3 bulan sekali,” ujarnya.

Sterilitasi jalur busway belum berjalan baik karena ada masalah dalam tindakan tilang maksimum yang diberikan kepada pelanggar. Masalahnya yang harus diputuskan surat tilang merah atau biru yang bisa dilanjutkan melalui pengadilan.

“Masing-masing kejaksaan dan kepolisian berpegang pada dua undang-undang berbeda. Kita usul tabrak saja polisi. Masa Jaksa Agung nangkep Kapolri. Nggak mungkin. Kalau Jaksa Agung tangkap Kapolri, ganti saja Jaksa Agungnya,” jelas.

Sementara untuk penerapan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui ERP, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, belum bisa dilaksanakan karena terbentur dengan aturan payung hukum. Kendati demikian, Pemprov DKI merencanakan akan memasang tiga gate entry (pintu masuk).

Saat ini pihaknya sedang membuat term of references (TOR) untuk tender ERP di Jakarta. Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah memberikan dukungan total kepada penerapan jalan berbayar elektronik tersebut.

“Kita mau pasang tiga gate entry, lagi disiapin TOR-nya buat tender. Polda dukung habis. Pak Kapolri jelas katakan penegak hukum akan dukung kami. Kita beruntunglah hubungan dengan kepolisian baik. Mulai dari Polda hingga Mabes Polri baik semua,” tandasnya.[bay]

Ditilang, Sopir Tanpa SIM dan KIR/PKB

Deuh urusan Transjakarta dan  “buschin” butut belum beres DKI 1, malah kabur mencalonkan diri jadi presiden.. Edan !

BUS TRANSJAKARTA

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan bus transjakarta semakin buruk. Tidak hanya busnya yang belakangan kerap berasap dan terbakar mesinnya, awak bus juga tak tertib lalu lintas.Pada Jumat (14/3) sore, bus gandeng transjakarta Koridor V Jurusan Kampung Melayu-Tanjung Priok, dengan nomor bus TJ 0056, menerobos lampu merah di perempatan Rawamangun, Jakarta Timur, arah Jalan Pemuda ke Jalan Pramuka. Bus itu baru keluar dari stasiun pengisian bahan bakar gas di Pulogadung dan akan kembali ke koridor sehingga kosong dari penumpang.

Bus yang dikemudikan Miskat (44) itu menerobos saat lampu pengatur lalu lintas menyala merah, ketika tiga ruas jalan lainnya di perempatan itu padat kendaraan. Tak ayal, ulah sopir transjakarta itu menyebabkan kemacetan di ruas utama Jalan Pemuda dan dua jalan yang bersimpangan, yakni Jalan Paus dan Jalan Kayu Putih.

Karena menimbulkan kemacetan parah, anggota kepolisian yang bertugas menilang sopir bus tersebut. Namun, ketika ditilang, Miskat tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK, dan surat pengujian kendaraan bermotor (PKB atau KIR).

Bahkan, Miskat acuh saat ditanya polisi tentang alasannya tidak membawa SIM. Kepada petugas, dia hanya mengaku SIM miliknya sedang digadaikan karena sudah dua bulan belum digaji.

Kepala Unit Lalu Lintas Pulogadung Ajun Komisaris Subiyantoro mengatakan, kondisi mental Miskat sangat buruk saat dimintai keterangan. Padahal, saat itu dia sedang bertugas mengemudikan bus transjakarta.

”Si sopir itu temperamen sekali. Saat ditanya mana SIM-nya, dia malah bicara dengan nada tinggi. Dia hanya mengaku bahwa dia tak membawa SIM,” tutur Subiyantoro.

Bahkan, menurut Subiyantoro, Miskat juga terus berceloteh dengan nada kesal bahwa dia tak punya uang sehingga belum bisa makan siang. ”Karena sopir emosi tinggi, saya kasih dia Rp 50.000 untuk beli makan,” kata Subiyantoro.

Kejadian ini, menurut Subiyantoro, harus diperhatikan Unit Pengelola (UP) Transjakarta supaya tak terulang lagi. Sebab, bus transjakarta mengangkut penumpang dalam jumlah banyak sehingga dibutuhkan sopir dengan kondisi psikologi baik.

Ketika dikonfirmasi, Sri Ulina Pinem dari Humas UP Transjakarta menyampaikan bahwa pihaknya akan mengonfirmasi penilangan itu kepada Miskat. Namun, sesuai standar peraturan yang diterapkan UP Transjakarta, setiap sopir harus melengkapi diri dengan SIM. Demikian pula STNK dan surat PKB/KIR juga ada di setiap bus.

Namun, dari informasi sementara ini, kata Ulina, Miskat tak memberikan SIM B2 Umum miliknya karena takut kepada polisi sehingga mengaku SIM itu digadaikan.

”Pramudi (sopir) ini sudah menerima uang makan per hari Rp 25.000. Gajinya juga ditransfer lewat bank,” kata Ulina.

Akibat penilangan itu, Subiyantoro melarang bus yang dikemudikan Miskat beroperasi. Bus itu langsung ditarik ke pul bus transjakarta di Kantor UP Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur.

Menurut anggota Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Rudy Thehamiharja, sopir bus transjakarta harus tetap diperlakukan sama dengan pengemudi lainnya di jalan. Jika melanggar lalu lintas, bus itu harus ditahan.

”Ini sebagai pelajaran bagi pramudi agar mengemudikan bus dengan hati-hati. Sebab, penumpang yang diangkut tak sedikit,” kata dia.

Ulah sopir bus transjakarta yang menerobos lampu merah, berdasarkan pengamatan Kompas, bukan sekali ini terjadi. Pengemudi angkutan massal itu juga kerap abai terhadap lampu lalu lintas. Saat lampu kuning berganti menjadi lampu merah, tidak sedikit pengemudi bus yang tetap melintas sehingga rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan tidak tertib lalu lintas itu juga terjadi kemarin sore ketika Kompas berada di salah satu bus transjakarta dari arah Blok M menuju Kota. Di lampu lalu lintas menjelang Bundaran Senayan, sopir bus transjakarta memacu kendaraannya saat lampu menyala kuning. Sore itu, kendaraan yang melintas cukup padat. Untungnya, aksi sopir bus itu tidak sampai memacetkan lalu lintas. (MDN/MAM)

KOMENTAR

Mantan Tim Sukses Jadi Makelar, Jokowi Salahkan Proses Lelang

sudah jauh  diimpor dari Solo, kualitasnya sami mawon..Bagaimana jadi RI 1 ?????

baru saja jadi DKI 1,  lingkaran (mau tim sukses, relawan dan partai ) dekatnya sudah berkorupsi ria !

Ingat PDIP  itu juaranya korupsi  mengalahkan Golkar, PKS, PAN, PPP dan Partai  Demokrat .

News / Megapolitan

Senin, 10 Maret 2014 | 16:34 WIB
DOK. KOMPAS.comGambar 1: Bus Transjakarta baru dengan nomor polisi B 7724 IV. Gambar 2: Instrumen dashboard tidak dibaut. Gambar 3: Kaca spion kanan rusak. Gambar 4: Tutup panel speedometer kendur.
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kelemahan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang adalah kemunculan makelar. Salah satunya pada pengadaan ratusan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway(BKTB) pada APBD tahun 2013.”Lelang itu risikonya banyak. Yang menang bisa tetangga, bisa kawan, bisa juga musuh saya,” ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014) siang.Jokowi menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI, ia telah mewanti-wanti kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk berhati-hati jika ada seseorang yang mengaku kenal dan dekat dengannya datang untuk meminta mengurus proyek tertentu.”Kan banyak yang bilang, saya orang dekat Jokowi, saya keluarga dekat Jokowi, temannya Jokowi, ada juga yang bawa nama tim sukses Jokowi. Hati-hati itu,” lanjut Jokowi.Jokowi mengaku kewalahan terhadap aktivitas oknum itu. Pasalnya, Jokowi mengaku tidak mungkin memantau satu per satu kenalannya, keluarganya, atau bahkan mantan tim suksesnya. Terlebih lagi, jumlah tim suksesnya, baik di Surakarta maupun di DKI Jakarta, berjumlah ribuan.

Solusinya, Jokowi menegaskan untuk menyerahkan kasus itu ke ranah hukum. “Kalau ada yang melanggar, kita gebug,” ujarnya.

Munculnya nama seorang mantan anggota tim sukses Jokowi ketika dia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta tersebut berawal dari pemberitaan salah satu media massa nasional. Di dalam artikel itu disebutkan, sang oknum ditengarai menjadi makelar dalam pengadaan bus.

Sebanyak 5 dari 90 transjakarta dan 10 dari 18 BKTB yang didatangkan Pemprov DKI terbukti mengalami kerusakan beberapa komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat dan berjamur, sementara beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.

Akibat kondisi tersebut, beberapa bus tidak dioperasikan meskipun sudah diluncurkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, dan proses kelistrikan yang sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung pendingin mesinnya tiba-tiba meledak.

Setelah diusut, ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, salah satu dari lima pemenang tender.

Hal ini dipertanyakan karena situasi tersebut memungkinkan adanya penggelembungan dana anggaran tender. Kasus itu telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.

+++

RABU, 12 MARET 2014 | 06:56 WIB

Siapa Bimo Putranto, Eks Tim Sukses Jokowi

Siapa Bimo Putranto, Eks Tim Sukses Jokowi

Seorang petugas saat melintasi bus TransJakarta gandeng bekas dari Cina di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/12). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO Jakarta:–Michael Bimo Putranto, sosok yang dituding bermain itu sebenarnya bukan orang asing bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka sama-sama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Solo, Jawa Tengah. Ketika Jokowi terpilih menjadi wali kota pada 2005, laki-laki 41 tahun itu duduk di Dewan Perwakilan Daerah kota yang sama.

Sebagai Wakil Ketua PDI Perjuangan Solo, Bimo termasuk dalam tim sukses Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua PDI Perjuangan Solo, pada pemilihan wali kota. Meskipun pada Pemilihan Umum 2009, Bimo gagal kembali ke kursi Dewan. Tapi peran politiknya tak pernah jauh dari Jokowi. Apalagi ia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah.
“Selama di Solo, mereka memang terlihat dekat, tapi saya tak tahu seperti apa kedekatannya,” kata Bambang Wuryanto, Ketua PDI Perjuangan, tentang hubungan Jokowi dan Bimo. (Baca:Jokowi: Banyak Orang Klaim Dekat dengan Saya)
Bimo ikut pindah Jakarta ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi ikut bertarung pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. (Baca: PDIP Bantah Bimo Tim Sukses Jokowi)
Bimo bergabung dengan tim relawan Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama–politikus Partai Golkar yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya. Pasangan ini memenangi pemilihan dalam dua putaran.
Bimo tak menyangkal kabar tentang hubungan politiknya yang dekat dengan Jokowi. Menurut dia, hubungan itu sebatas kolega partai. “Kami dari daerah yang sama,” ujar alumnus Teknik Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.  (Baca: Kata Jokowi Soal Eks Tim Suksesnya di Proyek Busway dan Jokowi: Serangan Politik Sudah Biasa)

Nama  Michael Bimo Putranto disebut-sebut terlibat dalam Proyek pembelian bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun oleh pemerintah DKI Jakarta yang  diduga bermasalah. Bimo yang juga Presiden Pasoepati, klub pendukung Persis Solo, seperti dikutip laporanmajalah Tempo edisi Senin, 10 Maret 2014, disinyalir turut bermain dalam proyek pengadaan busway.
Persoalan proyek ini meledak awal Februari 2014, ketika ditemukan banyak kerusakan pada sebagian dari 90 bus baru yang diparkir di Unit Pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Baru sehari diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Jokowi, yakni pada 15 Januari 2014, beberapa bus mogok. (baca: Aneka Masalah Bus Transjakarta Baru Jokowi  )

Dari 30 bus gandeng yang diluncurkan itu, 12 di antaranya tak bisa berjalan keesokan harinya. Pengelola Transjakarta menemukan macam-macam kerusakan. Yang “ringan” adalah pintu sulit dibuka dan penyejuk udara sering mati. (baca: Aneh, Lelang Busway Cacat Tak Libatkan BPKP)

Pada 12 Februari 2014, Udar Pristono diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI, yang didudukinya sejak Juni 2010–pada pemerintahan Fauzi Bowo. Kini dia “diangkat” menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. (baca: Bus Berkarat, Jokowi Copot Kepala Perhubungan)

++++++++++++++++

DTKJ: Bimo Pernah ke China Mewakili Jokowi

Rabu, 12 Maret 2014 | 23:19 WIB
Alsadad RudiMichael Bimo Putranto saat berada di Balaikota Jakarta, Rabu (12/3/2014)
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Michael Bimo Putranto pernah mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri seminar tentang penerapan sistem bus rapid transit(BRT) di Guangzhou, China, 31 Oktober-3 November 2013.

Menurut Tigor, di Negeri Tirai Bambu itulah untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Bimo. Bimo merupakan pria yang disebut-sebut dekat dengan Jokowi.Menurut pemberitaan salah satu media massa nasional, ia merupakan makelar proyek pengadaan bus berkarat transjakarta.”Undangan workshopnya berasal dari LSM China terkait sistemdirect service BRT di China. China sudah menerapkan sistem BRT yang terintegrasikan dengan bus biasa. Saya saat itu mewakili tim Fakta ada empat orang, pihak LSM, Kepala Kopaja, dan tiga perwakilan dari DKI,” kata Tigor di Balaikota Jakarta, Rabu (12/3/2014).

“Dia bilang sendiri kalau utusan Pak Jokowi dan kenal dekat sama Pak Jokowi, tanpa saya tanya. Waktu itu Pak Jokowi tidak bisa datang,” katanya lagi.

Sebelumnya, Bimo memang sempat mengakui jika ia pernah berkunjung ke China menjelang akhir tahun lalu. Namun, kunjungan tersebut bukan dalam rangka berkunjung ke pabrik bus Ankai di Hefei. Ankai merupakan produsen bus transjakarta yang terletak di Hefei, Provinsi Anhui.

“Ke Ankai bareng Dishub itu ndak pernah. Kalau bareng Azas Tigor pernah, tapi jalan-jalan tok,” ujarnya.

Belum ada keterangan dari Jokowi maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait informasi bahwa Bimo mewakili Jokowi saat seminar di China itu.

++++++++=

TransJakarta Bermasalah, Pengamat: Pengawasan Jokowi Lemah

“Mereka seakan-akan dipermainkan sama anak buah.”

ddd
Kamis, 13 Maret 2014, 19:09 Finalia Kodrati, Rohimat Nurbaya
Bus baru Transjakarta bermasalah

Bus baru Transjakarta bermasalah (VIVAnews/Muhamad Solihin)
VIVAnews – Pengadaan 656 bus transJakarta dan Bus Kota Terintergrasi Busway (BKTB) yang bermasalah, dinilai karena lemahnya pengawasan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terhadap anak buahnya. Ditambah lagi salah satu rekanan bisnis Jokowi ketika di Solo, yakni, Michael Bimo Putranto diduga ikut terlibat dalam proyek pengadaan bus tersebut.
Bimo diduga pernah ke Ankai, China untuk memantau proses pengadaan bus. Akibatnya, kasus tersebut mencuat dan berdampak pada citra Jokowi sebagai Gubernur dan politisi.
Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, kasus pengadaan bus tersebut merupakan bukti sistem pengawasan Jokowi terhadap anak buahnya sangat lemah. Kemudian yang patut disalahkan juga adalah anak buah Jokowi yang mudah percaya dengan orang yang mengaku dekat dengan Jokowi
“Kenapa banyak yang mengaku orang dekat Jokowi? Karena sistem yang dijalankan Jokowi lemah. Makanya banyak orang yang pernah dekat dengan Jokowi memanfaatkan itu,” kata Yayat, Kamis, 13 Maret 2014.
Disampaikan Yayat, terkait dengan pernyataan Jokowi dan Ahok yang mengaku merasa dipermainkan oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu dianggap karena kesalahannya sendiri. Menurutnya, dengan adanya kasus tersebut bisa jadi bukti kelemahan sistem pengawasan yang dilakukan Jokowi.

“Itu jelas pengawasan lemah. Mereka seakan-akan dipermainkan sama anak buah. Kenapa bisa begitu, karena pengawasannya lemah,” tuturnya. (umi)

++++

SELASA, 11 MARET 2014 | 08:28 WIB

Pengawas PengadaanTransjakarta Pakai Alamat Palsu

Pengawas PengadaanTransjakarta Pakai Alamat Palsu   

Sebuah Bus Transjakarta baru asal cina tiba di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priuk, Jakarta, (23/12). Sebanyak 12 Bus Transjakarta baru asal China tersebut didatangkan untuk menambah armada transportasi massa warga Jakarta. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.COJakarta –  Satu di antara perusahaan pemenang tender pengawas pengadaan bus-bus baru Transjakarta yang belakangan ditemukan banyak rusak ternyata menggunakan alamat palsu.

Perusahaan ini, PT Citra Murni Semesta, tercatat sebagai pengawas untuk pengadaan dua paket bus gandeng oleh importir PT Korindo Motor dari pabrikan Yutong Bus (30 unit) dan PT Ifani Dewi dari Ankai Bus (30 unit)–keduanya dari Cina–senilai total lebih dari Rp 240 miliar. (Baca: Ada Eks Tim Sukses Jokowi Bermain di Busway Karatan?)

Dalam dokumen lelang yang diperoleh Tempo, perusahaan ini beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 59, Tebet, Jakarta Selatan. Namun, yang didapat pada alamat itu adalah sebuah kios fotokopi. “Kalau Nomor 59, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, memang di sini. Tapi, kalau PT itu, ada di perumahan belakang,” kata pegawai kios itu, Senin, 10 Maret 2014.

Pegawai tersebut menunjuk sebuah rumah bergarasi dan terdiri atas dua lantai yang berjarak 200 meter dari lokasinya saat itu. Di rumah itu tak ada satu pun papan petunjuk sebagai kantor PT Citra.

“Tidak tahu kenapa PT Citra pakai alamat kios ini,” ujar pegawai fotokopi itu. Namun, dia mengakui, sebelumnya banyak yang kebingungan saat mencari perusahaan tersebut. “Sudah enam tahun mereka pakai alamat sini.”

Kantor PT Citra ada di lantai dua rumah itu. Ada sejumlah komputer meja di sana, tapi tak ada aktivitas. Hanya ada satu karyawan.

Si karyawan membenarkan kantor itu milik PT Citra. Namun, dia tak bersedia bicara berkaitan dengan pengawasan terhadap pengadaan bus-bus baru Transjakarta asal Cina itu. “Direktur sedang rapat di luar, saya tidak berwenang bicara,” ujarnya sambil meminta Tempopergi.

Sumber Tempo di lingkungan Balai Kota mengatakan para pengawas juga menjadi sorotan dalam kisruh pengadaan total 656 bus baru Transjakarta yang berasal dari lelang tahun lalu. Mereka diduga lalai sehingga bus yang berkarat dan rusak bisa lolos. “Hal ini sudah disebutkan dalam laporan Inspektorat ke Gubernur,” ujar sumber tadi. (BPKP Audit Pengadaan Bus Transjakarta)

TIM TEMPO

 

Onderdil Tak Sesuai Standar

KAMIS, 6 MARET 2014

kompas logo

Di DKI apa sih yang sesuai dengan standar ???

Bajaj butut aja masih beroperasi dengan onderdil entah apa ? Metro Mini ?  Nah sekarang ditambah lagi Buscin  ” Transjakarta (eks impor dari China) ??  Nanti ada monorel juga eks China dan subway entah eks apa (japan ?) . Yang terakhir  Subway, jika sistem pemeriksaan dan pengujiannya masih seperti sekarang, alat transportasi masal di DKI justru mengundang bencana yang masif !

 

Mesin Bus Berbahan Bakar Gas Lebih Mudah Panas

JAKARTA, KOMPAS —  Beberapa bus transjakarta yang terbakar belakangan ini dipicu korsleting pada instalasi listrik. Kondisi itu diduga terjadi akibat mesin bus yang memanas. Spesifikasi mesin bus transjakarta yang berbahan bakar gas selama ini tidak sesuai dengan standar spesifikasi.Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Lukman Iskandar, Rabu (5/3), mengatakan, dari analisis sementara tim penguji kendaraan diketahui, bus transjakarta yang terbakar tersebut lebih disebabkan korsleting pada kabel listrik bus. Diduga korsleting itu terjadi akibat mesin bus yang memanas.

Sebagai bus berbahan bakar gas, kata Lukman, mesin transjakarta akan lebih mudah panas dibandingkan mesin diesel yang berbahan bakar solar. Dengan kondisi mesin yang mudah memanas, seluruh jaringan kabel di bus itu harus dilindungi dengan kulit kabel yang tebal.

”Analisis sementara kami, kemungkinan kabel yang digunakan adalah kabel untuk bus bermesin diesel, bukan kabel untuk mesin berbahan bakar gas,” katanya.

Untuk keselamatan penumpang, menurut Lukman, tim penguji kendaraan di PKB Dishub DKI kini sedang merumuskan spesifikasi suku cadang bus berbahan bakar gas yang aman. Rumusan itu nanti digunakan untuk kepentingan impor bus angkutan massal selanjutnya.

Menurut Lukman, sejauh ini tidak ditemukan masalah pada transjakarta yang menjalani pengujian kendaraan bermotor. Sebagai unit yang menguji kendaraan, PKB juga hanya memeriksa kondisi bus secara terbatas saat pengujian berlangsung.

”Kami tak menjamin bus-bus itu layak sampai enam bulan ke depan sesuai masa berlaku uji PKB. Sebaliknya, masing-masing operator bertanggung jawab merawat bus-bus itu,” katanya.

Namun, Lukman mengakui, sejumlah operator transjakarta tidak menjalankan pengujian kendaraan bermotor.

Mengenai spesifikasi bus, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanyakan mengapa hanya bus dari China yang dipakai untuk transjakarta. Menurut Basuki, DKI memiliki modal yang cukup membeli bus dengan spesifikasi lebih tinggi, seperti produk buatan Eropa.

Terikat perdaSpesifikasi transjakarta yang dijalankan tidak lepas dari amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sesuai amanat perda tersebut, angkutan umum didorong menggunakan bahan bakar bas.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, bus penumpang yang menggunakan bahan bakar gas lebih banyak diproduksi perusahaan asal China dan Korea. Produsen bus dari Eropa lebih banyak memproduksi bus berbahan bakar solar kualitas tinggi. Kalaupun ada, produsen otomotif Eropa memproduksi bus dalam bentuk rangka.

Tulus Abadi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta meyakini, masalah spesifikasi suku cadang transjakarta tetap berawal dari ketiadaan standar pelayanan minimal (SPM). ”SPM itu juga mengatur bahwa kalau mau aman dan performa bus terjaga, operator harus memiliki spesifikasi mesin serta fasilitas bengkel dan teknisi ahli sesuai standar bus berbahan bakar gas,” katanya.

Rudy Thehamihardja dari Masyarakat Transportasi Indonesia sebelumnya mengingatkan agar transjakarta diperiksa ulang agar kejadian rusak, mogok, hingga terbakar tidak terjadi setiap hari. (MDN/NEL/NDY)

Wah, Penggelembungan Pengadaan Bus Transjakarta Capai Rp53M

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penggelembungan pengadaan Bus Transkjakarta mencapai Rp53 miliar, kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan.
“Penggelembungan sudah terdeteksi sebanyak Rp53 miliar lebih,” kata Azas di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Menurut Azas, kedatangannya ke KPK merupakan bagian dari upaya melengkapi data terkait pengaduan dugaan “mark-up” pengadaan Bus Transjakarta yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Penggelembungan itu terjadi untuk bus-bus Transjakarta tipe “single” (tunggal), “medium” (bus kota terintegrasi busway) dan gandeng (articulated) mencapai Rp53.476.770.800476.770.800.

Berdasarkan penghitungan fakta, kerugian tersebut disebabkan adanya perbedaan angka dalam lima paket lelang. “Telah terjadi kecurangan dan kolusi dalam pengadaan bus sebanyak 656 unit,” katanya.

Penggelembungan itu, kata Azas, muncul lantaran dalam proses lelang pihak panitia lelang Dinas Perhubungan membuat klasifikasi melalui lima paket lelang dengan daftar harga yang berbeda-beda. Maka setiap perusahaan pengadaan bus otomatis ikut mendapatkan harga yang berbeda.

Dengan kata lain, pelelangan itu menjadi terpecah-pecah dan potensi “mark-up” semakin terlihat.

“Berbagai opsi lelang sebenarnya bisa dilakukan. Salah satunya dengan hanya membuka lelang untuk satu paket per tipe bus. Dengan hanya membuka lelang satu paket saja, maka potensi keberagaman harga dapat hilang.”

“Maka jika satu kali lelang saja dengan spesifikasi yang sama, dapat mengirit keuangan sampai Rp53 miliar,” katanya

Dishub DKI ingin ubah prilaku sopir metromini

 Hehe.. sulitlah. mengubah prilaku PNS Dishub  yang doyan  “ngutip dan korup” saja tidak bisa ! Apalagi mau ubah prilaku sopir Metro mini .    Sudah bertahun tahun mereka dibiarkan berlaku seenaknya sendiri, mana bisa ditertibkan. Mungkin lebih baik mereka dikirim dan diberi modal agar bisa menarik angkot di kampung halamannya saja.
Jika Dishub masih ngotot untuk mengubah prilaku sopir, sama saja buang buang uang rakyat dan bikin masalah saja !  Nanti masalah ke depannya adalah sopir Metromini ini ugal ugalan dengan bus rongsokan dari China. Apa jadinya ibukota tercinta ?????

Dari Kontan online..

Selasa, 25 Februari 2014 | 10:50 WIB
Telah dibaca sebanyak 273 kali
Dishub DKI ingin ubah prilaku sopir metromini

JAKARTA. Prilaku berkendara para sopir metromini dan kopaja menjadi sorotan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Rencananya, mereka akan diberi pelatihan mengemudi agar lebih disiplin dan taat pada aturan lalu lintas.

“Memang kan bus-bus kopaja dan metromini sudah tua-tua, jadi nanti mau diganti dengan bus-bus sedang milik transjakarta. Secara perilaku mengemudi juga harus berbeda. Sistemnya juga nanti bukan lagi sistem setoran, tapi nanti digaji,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2014).

Menurut Akbar, rencana tersebut juga merupakan bagian dari program perekrutan sopir bus transjakarta, yang menyediakan lowongan untuk sekitar 1.500 orang. Demi menyukseskan pelatihan tersebut, kata Akbar, pihak Dishub akan menggandeng beberapa agen tunggal pemegang merek (ATPM).

“Sebagai produsen, mereka pasti punya training center untuk produk-produk mereka,” ujar Akbar.

Kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, rencana pelatihan untuk sopir-sopir kopaja dan metromini akan dilakukan jika bus-bus yang dibeli oleh Pemerintah  DKI sudah datang.

“Nanti kita akan minta dari Hino atau dari Skania untuk latih,” kata Basuki di Balaikota Jakarta.

Tahun ini, Pemprov DKI berencana akan mendatangkan sekitar 4.000 bus baru dari China. Kedatangan bus baru diharapkan dapat menggantikan bus-bus tua yang sudah tidak layak beroperasi. (Alsadad Rudi)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.